“Banyak hal yang menyebabkan terjadinya golput, di antaranya karena faktor tidak terdaftar dalam DPT, kecewa dengan kinerja pejabat pemerintah dan sebagainya yang tentunya ini sangat mempengaruhi pemilih,” katanya di Medan, Senin.
Menurut dia, rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur Sumatera Utara yang lalu bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan, namun hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak.
“Saya sangat tidak setuju jika dikatakan golput sebagai pemenang pilgub Sumut dengan alasan hampir 52 persen masyarakat tidak memilih. Ini sangat tidak tepat, karena sebenarnya banyak alasan mengapa seseorang tidak menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Menurut dia, pendapat yang menyatakan golput sebagai pemenang pilgub Sumut adalah hal yang sangat menyesatkan karena selain pengertiannya yang tidak jelas, fenomena golput tidak lah berdiri sendiri.
“Bisa jadi karena memang dia tidak terdaftar di DPT atau memang kecewa dengan pemerintah sehingga membuat tingginya angka golput,” katanya.
Menurut dia, lebih tepat jika dikatakan pilgub Sumut kali ini dilaksanakan dengan partisipasi politik yang sangat rendah. Ini adalah tanggung jawab bersama dan harus disadari bahwa dimensi HAM dalam pemilu sangat erat.
Penyelenggara pemilih, dengan sadar atau tidak, mengakibatkan tidak terealisasinya hak-hak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
Karena itu, penguatan sistem administrasi kependudukan merupakan solusi kebijakan yang sejatinya semakin memudahkan realisasi pemenuhan hak-hak konstitusi.
“Di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,” katanya.(Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar