INFO TABAGSEL.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Padang Sidempuan menyatakan menolak seluruh dalil permohonan
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Padang
Sidempuan yang diajukan oleh pasangan Dedi Jaminsyah Putra dan Affan
Siregar (Dedi-Affan). “Termohon (KPU Kota Padang Sidempuan) menolak
seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas
dalam jawaban Termohon.”
Demikian jawaban KPU Kota
Padang Sidempuan yang disampaikan kuasa hukumnya, Indra Gunawan Purba
dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (12/11/2012) pagi.
Persidangan untuk perkara 85/PHPU-D/2012 ini dilaksanakan oleh panel
hakim konstitusi M. Akil Mochtar (ketua panel), Muhammad Alim, dan
Hamdan Zoelva.
KPU Kota Padang Sidempuan dalam eksepsinya menyatakan permohonan Dedi-Affan tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan hasil pemungutan suara. Oleh karena itu, KPU Kota Padang Sidempuan menilai permohonan Dedi-Affan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008.
Selanjutnya, Ketua Panel
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menanyakan ihwal adanya intervensi dari
pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padang Sidempuan, sebagaimana
didalilkan pasangan Dedi-Affan. “Intervensi Pejabat Pemko Padang
Sidempuan, benar enggak itu?” tanya Akil. “Yang Mulia, itu
tidak benar, karena sampai akhir pelaksanaan Pemilu (kada) tanggal 18
Oktober 2012 kemarin, tidak ada laporan dari PPK, PPS, dan PPK yang
menyebutkan bahwa ada intimidasi dari camat dan pejabat pemko,” jawab
Indra Gunawan Purba.
Akil juga menanyakan mengenai
Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK),
dan NIK ganda. Menanggapi hal ini, Indra Gunawan Purba pada intinya
menyatakan Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang Sidempuan
berlangsung sukses. Hal ini ditandai dengan sejumlah 68% pemilih dalam
DPT memberikan suaranya.
KPU Kota Padang Sidempuan
dalam petitumnya meminta Mahkamah agar menolak permohonan perselisihan
hasil Pemilukada Kota Padang Sidempuan Tahun 2012 yang diajukan oleh
pasangan Dedi-Affan. “Petitumnya, kiranya Mahkamah Konstitusi yang
memeriksa permohonan Pemohon ini, kiranya dapat memberi putusan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima,” pinta KPU Kota Padang Sidempuan melalui kuasa
hukumnya, Indra Gunawan Purba.
Sementara itu, pasangan Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar (Andar-Isnan) selaku pihak terkait dalam perkara ini, melalui kuasa hukumnya, Agussyah Ramadani Damanik, menyatakan kemenangan Andar-Isnan merupakan suatu hal yang rasional dan wajar. Indikatornya yaitu tingginya persentasi masyarakat yang menggunakan hak pilih (68,56%), dan adanya dukungan partai pengusung Andar-Isnan (PKB, PPP, PKNU, PDP, PKPB, Partai Buruh, Partai Patriot). Menurut Agussyah, partai-partai pengusung Andar-Isnan tersebut telah berhasil mensosialisasikan baik secara internal maupun eksternal di masyarakat tentang keberadaan Andar-Isnan. Indikator lainnya yang menurut Agussyah tidak terbantahkan adalah, Andar-Isnan merupakan tokoh pemuda terbaik di Kota Padang Sidempuan. “Berdasarkan indikator-indikator tersebut, position daripada pihak terkait menjadi kuat, sehingga terpilihnya pihak terkait dalam pemilukada tahun 2012 merupakan suatu yang sangat logis,” tegas Agussyah.
Menjawab tuduhan pasangan
Dedi-Affan mengenai adanya keterlibatan Walikota Padang Sidempuan dan
jajarannya secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang dialamatkan
kepada Andar-Isnan, hal ini dibantah oleh Andar-Isnan. “Tuduhan-tuduhan
yang tidak berdasar dan dibantah oleh Pihak Terkait,” tandas Agussyah.
Sidang dilanjutkan Besok, Selasa(13/11/2012)pukul 15.00 WIB (MK)
Sidang dilanjutkan Besok, Selasa(13/11/2012)pukul 15.00 WIB (MK)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar