INFO TABAGSEL.com-Berbagai kegiatan dugaan fiktif di kantor Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Pemkab Madina yang dipimpin Rina Wati sudah
seharusnya perlu di audit Inspektorat Panyabungan maupun Kejaksaan
Panyabungan sebab sampe sekarang belum juga ada surat jawaban dari
kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB terkait kegitan
yang di konfirmasi pada tahun 2011 dan 2012, pada tanggal 29 September
2012 tidak ada jawaban yang resmi hingga berita naik cetak.
Seperti kegiatan TNI Manunggal KB-KES dan Kesatuan gerak PKK-KB-KES sudah Realisasi Rp104.074.000, Pelatihan Bordir sudah Realisasi Rp 69.532.500,Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK) Rp846.240.000, Sosialisasi tentang perlindungan anak menurut UU.NO.23.TA 2022 Rp.40 Juta, Pelatihan Tata Boga dan Deversifikasi pangan lokal Rp55,650.000 dan Program Keluarga Berencana Rp.89.550.000 pada anggaran APBD 2011 dan APBD 2012.
Aroma tak sedap dugaan korupsi kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB Madina mencuat saat beberapa Wartawan sedang komfirmasi, namun sayang nya tidak ada jawaban yang resmi tanpa ada tanda tangan dan stempel dari kantor tersebut.
Di samping itu saat di minta jawaban dari Kakan Pemberdayaan perempuan Dra.Rina Wati melaui via sms hanya mengulur waktu dan janji-janji saja. Alasannya ini hari ke DPR lagi hari jumat ya dek, kata Kakan melaui via sms.
Namun saat wartawan meminta jawaban pada hari jumat, tapi di sayangkan Kakan Pemberdayaan Perempuan mengatakan, hari senin aja kita selesaikan saya lagi di lapangan, maaf ya dek.
Di samping itu Faisal yang juga Wabendum Badko HMI Sumut Menilai ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh oknum Kakan Pemberdayaan perempuan anak dan KB untuk mengulur-ulur seluruh kegiatan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Bahkan tambah Faisal , jika seandainya masalah ini luput dari pantauan publik. (Berita sore)
Seperti kegiatan TNI Manunggal KB-KES dan Kesatuan gerak PKK-KB-KES sudah Realisasi Rp104.074.000, Pelatihan Bordir sudah Realisasi Rp 69.532.500,Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK) Rp846.240.000, Sosialisasi tentang perlindungan anak menurut UU.NO.23.TA 2022 Rp.40 Juta, Pelatihan Tata Boga dan Deversifikasi pangan lokal Rp55,650.000 dan Program Keluarga Berencana Rp.89.550.000 pada anggaran APBD 2011 dan APBD 2012.
Aroma tak sedap dugaan korupsi kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB Madina mencuat saat beberapa Wartawan sedang komfirmasi, namun sayang nya tidak ada jawaban yang resmi tanpa ada tanda tangan dan stempel dari kantor tersebut.
Di samping itu saat di minta jawaban dari Kakan Pemberdayaan perempuan Dra.Rina Wati melaui via sms hanya mengulur waktu dan janji-janji saja. Alasannya ini hari ke DPR lagi hari jumat ya dek, kata Kakan melaui via sms.
Namun saat wartawan meminta jawaban pada hari jumat, tapi di sayangkan Kakan Pemberdayaan Perempuan mengatakan, hari senin aja kita selesaikan saya lagi di lapangan, maaf ya dek.
Di samping itu Faisal yang juga Wabendum Badko HMI Sumut Menilai ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh oknum Kakan Pemberdayaan perempuan anak dan KB untuk mengulur-ulur seluruh kegiatan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Bahkan tambah Faisal , jika seandainya masalah ini luput dari pantauan publik. (Berita sore)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar