Alasan MK Menolak Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012

Kutipan Putusan MK Nomor 74/PHPU.D-X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012

Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi

Formuliralitas pengajuan permohonan keberatan.

3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun

2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan

dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan

Calon”.

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan

bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan

Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon“.

Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon a quo, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama

sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari

penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk

pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum

Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah

menjelaskan perihal perolehan suara yang benar (walaupun hanya berupa

klaim sepihak) versi Pemohon. bahkan dengan memperhatikan posita

pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan

mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh

Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan

di Mahkamah Konstitusi. dengan demikian dan oleh karenanya terhadap

keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima.

Baca Selengkapnya:

Putusan MK :Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012