Warga Madina Serbu Dan Segel Gedung DPRD Madina

Para demonstrasi mencurahkan isi hatinya melalui tulisan spanduk-spanduk yang menyatakan sikap rasa kecewa besar atas kinerja DPRD Madina.(Berita Sore/Rina rizki Amelia) caption

INFO TABAGSEL.com-Panyabungan (Berita) : Beberapa lapisan elemen masyarakat melaksanakan aksi demonstrasi di gedung DPRD Madina  pada hari kamis pagi ( 27/9) hingga sore, Massa menggugat kisruh yang terjadi, di internal DPRD Madina, bahkan sangat menganggu pembangunan.

Aksi demo ini berlangsung disaat belum mulainya rapat paripurna DPRD Madina akibat belum cukup quorum. Kelompok 19 terdiri dari fraksi PKS, Fraksi Hanura dan Fraksi Madina Bersatu tidak menghadiri paripurna terkait polemik di lembaga legislatif tersebut.

Polemik DPRD Madina bermula sejak awal tahun 2012 dimana sebagian anggota DPRD mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Madina As Imran Khaytami, bahkan isu ketidakadilan tentang bagi-bagi rezeki pasca pembahasan dan pengesahan R-APBD Madina TA 2012 mulai mencuat.  Polemik itu berkepanjangan hingga kini, menyebabkan terbelahnya anggota dewan pada dua poros kekuatan yang saling menyerang.

Poros pertama adalah Fraksi PKS, Fraksi Hanura dan Fraksi Madina Bersatu yang mengusung mosi tidak percaya. Poros kedua terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat yang pro ketua DPRD Madina.

Massa datang ke gedung DPRD Madina membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan berbagai hujatan kepada anggota DPRD Madina karena terbuai polemik kelompok yang berakibat tertunda-tundanya rapat-rapat paripurna dewan.
Dalam aksinya, massa juga menyegel tiga ruang fraksi, yakni Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Madina Bersatu serta ruang Wakil Ketua DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution.

Massa mengatakan, kisruh di internal DPRD Madina, mengakibatkan sejumlah agenda kerja DPRD Madina tertunda, mulai dari LKPJ Bupati, pembahasan KUA-PPAS P-APBD TA 2012, pembahsan dan pengesahan Rencana P-APBD TA 2012, KUA-PPAS R-APBD TA 2013, R-APBD TA 2013 yang sesungguhnya menurut aturan sudah mulai dibahas dan disyahkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

“Ini menyangkut hajat hidup rakyat Madina. Kebijakan fiscal daerah, rencana pembangunan daerah, dan keberlangsungan sistem pemerintah daerah. Semua itu, karena kisruh yang berujung pangkal di internal DPRD Madina, yang tidak menunjukkan politik sehat,” kata Abdul Muis Pulungan.

Massa menilai, jangan korbankan kepentingan rakyat dan daerah, hanya karena kedangkalan wawasan dan pemahaman anggota dewan, terhadap demokrasi dan sistem politik yang ada di DPRD Madina.

“Jangan pula kangkangi hak-hak rakyat, dan daerah karena arogansi politik kelompok parsial. Rakyat Madina bukan buta, tidak tuli, tidak bengal, dan tidak bodoh karena rakyat mengamati semua tingkah dan gerak gerik anggota DPRD Madina,” kata mereka.

Mereka mengaku bingung, karena melihat DPRD Madina sesungguhnya tidak memahami tatib yang mereka susun dan mereka sahkan sendiri. DPRD Madina, tidak mengerti demokrasi yang sebenarnya yang harus mereka perankan di lembaga yang terhormat itu.

Mereka berharap supaya persoalan yang terjadi di DPRD tidak hanya mementingkan urusan pribadi dan partai, tetapi mereka harus memerhatikan atau mementingkan urusan masyarakat, jangan bersikap arogan dan egoi dalam setiap permasalahan yang di alami oleh beberapa kelompok anggota DPRD. (BERITA SORE)