 |
| Foto: pertemuan Kalangan masyarakat jasa konstruksi saat pertemuan dengan Plt Kadis PU, Parlaungan Lubis, Senin sore(30/7) di ruangan Asisten III.(medan bisnis/zamharir rangkuti) |
INFO TABAGSEL.com-Panyabungan. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal (Kadis PU Madina) Ir Parlaungan Lubis mengakui telah menerima sejumlah uang dari oknum penyedia jasa (kontraktor) untuk memuluskan (memenangkan) proyek Tahun Anggaran (TA) 2012. Namun, rekanan yang sudah menyetorkan sejumlah uang justru kalah dalam tender.
“Uang
sudah diterima dari kontraktor,” kata Plt Kadis PU Madina, Ir
Parlaungan Lubis pada saat pertemuan dengan Assosiasi Jasa Konstruksi,
Senin (30/7), di ruangan Asisten III.
Pertemuan dengan rekanan penyedia jasa konstruksi dari berbagai asosiasi pengusaha penyedia jasa yakni Gapensi, Gapeknas, Aspekindo, Gapeksindo merupakan tindak lanjut pertemuan dengan para kontraktor yang mendatangi Bupati Madina di rumah dinas, Kamis (26/7), terkait pengumuman tender.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Aspekindo, Erik Kantona Parlindungan, Gapeknas Sutan Batang Hari, Gapeksindo Nirwan Hasibuan serta sejumlah rekanan (kontraktor) di antaranya Ridho Lubis, Irwansyah Nasution, Ali Musa Manto, Henri, Lobe dan lainnya.
Kalangan kontraktor meminta pertanggungjawaban Plt Kadis PU, Parlaungan Lubis, agar mengembalikan uang yang sudah mereka setorkan untuk mendapatkan paket pekerjaa proyek. Jumlah uang yang disetorkan kontraktor ke Plt Kadis PU, bervariasi mulai dari Rp 20 juta, Rp 40 juta, dan Rp 167 juta.
Pada saat masyarakat konstruksi/kontraktor mengakui, telah menyetorkan uang kepada Plt Kadis PU Madina Ir Parlaungan Lubis, terlihat Plt Kadis PU hanya mengangguk saja, dan terakhir mengiyakan uang tersebut disetorkan kepadanya.
Saat ditanyakan ke mana uang yang diteria dari kontraktor disetorkan, Parlaungan Lubis hanya membisu alias tidak menjawab.
Plt Kadis PU paralaungan Lubis kemudian berjanji akan mengganti kerugian para penyedia jasa (pemborong) dengan paket proyek di APBN dan juga P-APBD. Namun, karena pemborong merasa Plt Kadis PU tidak bisa bertanggungjawab, rekanan meminta agar uangnya saja dikembalikan.
Dalam pertemuan yang difasilitasi Asisten III Pemkab Madina Samad Lubis, para rekanan meminta agar tender yang diumumkan tanggal 20 Juni 2012 dibatalkan, kemudian diulang kembali dan uang kontraktor dikembalikan.
Mereka meminta tender dibatalkan atas dasar kesepakatan panitia dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti yang terjadi sebelumnya. Pertemuan tersebut akhirnya bubar dan belum mendapatkan kesimpulan kesepakatan final.
Pertemuan dijadwalkan kembali dilaksanakan paling lama Jumat mendatang, setelah ada komunikasi dengan Bupati Madina. Rekanan juga merasa kecewa karena Sekda Madina, M Daud Batubara kurang merespon persoalan tender ulang. Sedangkan pada pelaksanaan tender pertama Sekda sangat antusias.
Bupati Madina HM Hidayat Batubara yang dihubungi wartawan pada selasa (31/7) melalui telepon selulernya meminta kepada Plt Kadis PU Madina untuk menyelesaikan persoalan tender proyek PU dan jika memang ada ditemukan permainan uang yakni konntraktor sudah menyetor uang, Plt Kadis PU juga harus mengembalikannya.
“Persoalan uang ini kan masih sebatas dugaan, namun begitupun saya meminta kepada Plt Kadis PU untuk secepatnya menyelesaikannya, karena ini merupakan masalah kedinasan,” kata Bupati.
Bupati mengakui pada saat massa warga jasa kontruksi dating ke rumah dinas, ia telah menjelaskan kepada kontraktor untuk menghubungi Plt Kadis PU dan KPA Khairul Bahri.
“Pada waktu itu saya sampaikan kepada kontraktor untuk menghubungi PA dan KPA bukan malah datang kepada saya. Namun, saat itu kontraktor menyampaikan keduanya tidak ada dan saya jamin keduanya hari senin (30/7) hadir, buktinya kan ada,” kata Bupati.(MedanBisnis )
Pertemuan dengan rekanan penyedia jasa konstruksi dari berbagai asosiasi pengusaha penyedia jasa yakni Gapensi, Gapeknas, Aspekindo, Gapeksindo merupakan tindak lanjut pertemuan dengan para kontraktor yang mendatangi Bupati Madina di rumah dinas, Kamis (26/7), terkait pengumuman tender.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Aspekindo, Erik Kantona Parlindungan, Gapeknas Sutan Batang Hari, Gapeksindo Nirwan Hasibuan serta sejumlah rekanan (kontraktor) di antaranya Ridho Lubis, Irwansyah Nasution, Ali Musa Manto, Henri, Lobe dan lainnya.
Kalangan kontraktor meminta pertanggungjawaban Plt Kadis PU, Parlaungan Lubis, agar mengembalikan uang yang sudah mereka setorkan untuk mendapatkan paket pekerjaa proyek. Jumlah uang yang disetorkan kontraktor ke Plt Kadis PU, bervariasi mulai dari Rp 20 juta, Rp 40 juta, dan Rp 167 juta.
Pada saat masyarakat konstruksi/kontraktor mengakui, telah menyetorkan uang kepada Plt Kadis PU Madina Ir Parlaungan Lubis, terlihat Plt Kadis PU hanya mengangguk saja, dan terakhir mengiyakan uang tersebut disetorkan kepadanya.
Saat ditanyakan ke mana uang yang diteria dari kontraktor disetorkan, Parlaungan Lubis hanya membisu alias tidak menjawab.
Plt Kadis PU paralaungan Lubis kemudian berjanji akan mengganti kerugian para penyedia jasa (pemborong) dengan paket proyek di APBN dan juga P-APBD. Namun, karena pemborong merasa Plt Kadis PU tidak bisa bertanggungjawab, rekanan meminta agar uangnya saja dikembalikan.
Dalam pertemuan yang difasilitasi Asisten III Pemkab Madina Samad Lubis, para rekanan meminta agar tender yang diumumkan tanggal 20 Juni 2012 dibatalkan, kemudian diulang kembali dan uang kontraktor dikembalikan.
Mereka meminta tender dibatalkan atas dasar kesepakatan panitia dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti yang terjadi sebelumnya. Pertemuan tersebut akhirnya bubar dan belum mendapatkan kesimpulan kesepakatan final.
Pertemuan dijadwalkan kembali dilaksanakan paling lama Jumat mendatang, setelah ada komunikasi dengan Bupati Madina. Rekanan juga merasa kecewa karena Sekda Madina, M Daud Batubara kurang merespon persoalan tender ulang. Sedangkan pada pelaksanaan tender pertama Sekda sangat antusias.
Bupati Madina HM Hidayat Batubara yang dihubungi wartawan pada selasa (31/7) melalui telepon selulernya meminta kepada Plt Kadis PU Madina untuk menyelesaikan persoalan tender proyek PU dan jika memang ada ditemukan permainan uang yakni konntraktor sudah menyetor uang, Plt Kadis PU juga harus mengembalikannya.
“Persoalan uang ini kan masih sebatas dugaan, namun begitupun saya meminta kepada Plt Kadis PU untuk secepatnya menyelesaikannya, karena ini merupakan masalah kedinasan,” kata Bupati.
Bupati mengakui pada saat massa warga jasa kontruksi dating ke rumah dinas, ia telah menjelaskan kepada kontraktor untuk menghubungi Plt Kadis PU dan KPA Khairul Bahri.
“Pada waktu itu saya sampaikan kepada kontraktor untuk menghubungi PA dan KPA bukan malah datang kepada saya. Namun, saat itu kontraktor menyampaikan keduanya tidak ada dan saya jamin keduanya hari senin (30/7) hadir, buktinya kan ada,” kata Bupati.(MedanBisnis )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar