“Pemkab Madina dinilai tidak adil dalam memberlakukan program pendidikan gratis, yang hanya diperuntukkan kepada siswa SLTA di bawah naungan Dinas Pendidikan, sedangkan Pesantren atau Madrasah Aliyah tidak ada sama sekali,” katanya.
Padahal, katanya, siswa SLTA dan siswa Pesantren/Madrasah Aliyah sama-sama warga Madinal yang punya hak yang sama untuk mendapatkan jatah pendidikan gratis.
Dikatakan, kalau dilihat dari segi kemampuan ekonomi, santri Ponpes lebih banyak yang kurang mampu. Mereka juga sangat mengharapkan biaya sekolah dari Pemkab Madina sebesar Rp 50.000 per bulan.
“Sampai saat ini, kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan bagi Pemkab Madina kenapa kalangan Pesantren dan Madrasah Aliyah ini tidak dapat. Kita berharap Pemkab Madina agar segera meninjau program ini kembali, sebab di sini sudah berlaku tidak adil,” katanya.
Dia berharap kepada Pemkab Madina, agar jangan membunuh hak-hak Pesantren. Pesantren di Madina ini jumlahnya cukup banyak hampir 23 Ponpes mengasuh puluhan ribu santri. Jadi lanjutnya, Ponpes harus diutamakan. Apalagi selama ini Madina terkenal dengan sebutan “Serambi Mekkahnya“ Sumatera Utara.
“Sebagai orang Pesantren, kita akan mengambil sikap terhadap kebijakan Pemkab Madina ini. Dalam waktu dekat ini beberapa perwakilan Ponpes berencana menemui Bupati dan DPRD Madina untuk mempertanyakan program pendidikan gratis ini kenapa Ponpes/Madrasah Aliyah. Kita menganggap program ini penuh dengan ketidak adilan,” tandasnya.
Seperti diketahui Pemkab Madina sudah memberlakukan pendidikan gratis mulai Januari 2012 bagi siswa SD-SLTA di Madina. Sedangkan santri di Ponpes dan Madrasah Aliyah tidak memperoleh jatah tersebut ,Pemkab Madina hanya memberikan program ini kepada SLTA di bawah naungan Dinas Pendidikan.(Berita Sore)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar