Medan, (Analisa). Ketua
FPG (Fraksi Partai Golkar) DPRD Sumut H Hardi Mulyono, SE MAP mendesak
Menpan (Menteri Pendayagu-naan Aparatur Negara) dan Mendiknas (Menteri
Pendi-dikan Nasional) RI segera mengangkat ribuan tenaga guru honorer
yang tersebar di se-jumlah Kabupaten/Kota se-Sumut menjadi PNS (Pegawai
Negeri Sipil), agar nasib para tenaga pendidik ini tidak lagi
terkatung-katung dan merasa "dianaktirikan" oleh peme-rintah.
"Kita mendengar Menpan
RI akan merekrut kembali PNS dari berbagai bidang ilmu. Kita berharap,
agar dalam perek-rutan ini diprioritaskan pe-ngangkatan guru-guru honor
yang jumlahnya sangat signi-fikan, sebab mereka sudah lama mengabdi di
berbagai pelosok daerah, tapi kelihatannya dilupakan pemerintah," kata
Hardi Mulyono kepada warta-wan, Sabtu (24/3).
Menurut Hardi Mulyono yang saat itu didampingi ang-gota Komisi C Mulkan Ritonga dan Pasiruddin Daulay, SAg, perekrutan tenaga honorer ini sangat mendesak dilakukan, agar nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini semakin jelas dan tidak lagi merasa dizolimi oleh pememrintah, terutama yang sudah lama mengabdi men-yumbangkan buah pikirannya kepada anak-anak bangsa.
"Silahkan Menpan dan Mendiknas melakukan testing bersama calon PNS dalam perekrutannya, tapi alangkah bijaknya yang sudah lama menjadi tenaga guru honorer diprioritaskan atau dumu-dahkan, karena sudah berpe-ngalaman dalam bidang ajar-mengajar," tegas Hardi sem-bari menambahkan dalam perekrutan ini Menpan dan Mendiknas juga diharapkan melakukan kordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provsu.
Formasi
Begitu juga BKD Provsu dalam hal ini, tambah Sek-retaris DPD Partai Golkar Sumut itu, hendaknya jangan sembarangan mengusulkan formasi kebutuhan tenaga honorer menjadi PNS, sebelum melakukan kordinasi dengan BKD Kabupaten/Kota se-Sumut, agar perekrutan tenaga pendidik dimaksud dapat lebih dimaksimalkan.
"Dari pembicaraan FP Gol-kar dengan sejumlah Bupati/Walikota se-Sumut, banyak daerah yang sangat kekurangan guru SD, SMP dan SMA dari PNS.
Misalnya di Kabupaten Asahan yang hingga kini masih kekurangan 500 guru dengan berbagai macam bidang studi. Begitu juga di Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara), Palas (Padang Lawas), Kabu-paten Kepulauan Nias dan wilayah Tapanuli, banyak SD hanya memiliki beberapa guru bidang study," jelas Hardi senada dengan Mulkan dan Pasiruddin.
Yang paling ironisnya, tambah Mulkan dan Pasirud-din, ada sekolah negeri di Kecamatan Dolok dan Dolok Sigoppulon Kabupaten Paluta dan Tapsel (Tapanuli Selatan) hanya satu orang memiliki guru PNS yang mengajar beberapa mata pelajaran dan ada Kepsek (Kepala Sekolah) yang me-rangkap jabatan di 3 sekolah, sehingga dipastikan proses belajar-mengajar di daerah itu tidak akan maksimal.
"Bagaimana bisa mengon-trol serta meningkatkan aktivitas proses belajar-mengajar di se-kolah itu, jika Kepseknya rang-kap jabatan di 3 sekolah atau gurunya yang PNS mengajar berbagai macam mata pela-jaran. Ini perlu segera dibenahi dengan merekrut guru-guru honorer menjadi PNS, jika Menpan dan Mendiknas ingin membenahi pendidikan gene-rasi bangsa sekaligus meni-ngkatkan kesejahteraan guru," tegas Hardi Mulyono. (di)
Menurut Hardi Mulyono yang saat itu didampingi ang-gota Komisi C Mulkan Ritonga dan Pasiruddin Daulay, SAg, perekrutan tenaga honorer ini sangat mendesak dilakukan, agar nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini semakin jelas dan tidak lagi merasa dizolimi oleh pememrintah, terutama yang sudah lama mengabdi men-yumbangkan buah pikirannya kepada anak-anak bangsa.
"Silahkan Menpan dan Mendiknas melakukan testing bersama calon PNS dalam perekrutannya, tapi alangkah bijaknya yang sudah lama menjadi tenaga guru honorer diprioritaskan atau dumu-dahkan, karena sudah berpe-ngalaman dalam bidang ajar-mengajar," tegas Hardi sem-bari menambahkan dalam perekrutan ini Menpan dan Mendiknas juga diharapkan melakukan kordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provsu.
Formasi
Begitu juga BKD Provsu dalam hal ini, tambah Sek-retaris DPD Partai Golkar Sumut itu, hendaknya jangan sembarangan mengusulkan formasi kebutuhan tenaga honorer menjadi PNS, sebelum melakukan kordinasi dengan BKD Kabupaten/Kota se-Sumut, agar perekrutan tenaga pendidik dimaksud dapat lebih dimaksimalkan.
"Dari pembicaraan FP Gol-kar dengan sejumlah Bupati/Walikota se-Sumut, banyak daerah yang sangat kekurangan guru SD, SMP dan SMA dari PNS.
Misalnya di Kabupaten Asahan yang hingga kini masih kekurangan 500 guru dengan berbagai macam bidang studi. Begitu juga di Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara), Palas (Padang Lawas), Kabu-paten Kepulauan Nias dan wilayah Tapanuli, banyak SD hanya memiliki beberapa guru bidang study," jelas Hardi senada dengan Mulkan dan Pasiruddin.
Yang paling ironisnya, tambah Mulkan dan Pasirud-din, ada sekolah negeri di Kecamatan Dolok dan Dolok Sigoppulon Kabupaten Paluta dan Tapsel (Tapanuli Selatan) hanya satu orang memiliki guru PNS yang mengajar beberapa mata pelajaran dan ada Kepsek (Kepala Sekolah) yang me-rangkap jabatan di 3 sekolah, sehingga dipastikan proses belajar-mengajar di daerah itu tidak akan maksimal.
"Bagaimana bisa mengon-trol serta meningkatkan aktivitas proses belajar-mengajar di se-kolah itu, jika Kepseknya rang-kap jabatan di 3 sekolah atau gurunya yang PNS mengajar berbagai macam mata pela-jaran. Ini perlu segera dibenahi dengan merekrut guru-guru honorer menjadi PNS, jika Menpan dan Mendiknas ingin membenahi pendidikan gene-rasi bangsa sekaligus meni-ngkatkan kesejahteraan guru," tegas Hardi Mulyono. (di)
