INFO PALUTA.com-UJIAN Nasional (UN) 2012 yang tinggal dua bulan lagi terancam buyar. Penyebabnya bukan karena keterlambatan distribusi soal. Tetapi, 20 ribu honorer guru dan tenaga kependidikan mengancam boikot gebyar tahunan itu. Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Honorer segera dijadikan PP.
“RPP tidak boleh lama-lama ngendon di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB, Red),” ujar salah seorang honorer.
Ancaman boikot UN pun keluar dari Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI). Organisasi tenaga honorer yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg).
“Jika Maret dimasukkan ke Setneg, perkiraan kita bulan itu juga akan disahkan presiden,’’ kata Ketua Umum DKHI, Ali Mashar, kemarin.
Sebaliknya, jika tidak ada tanda-tanda iktikad baik dari Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP itu ke Setneg, kata Ali, pihaknya tidak bisa membendung seruan mogok kerja massal rekan-rekannya sesama honorer menjelang dan selama UN.
Dia mengatakan, saat ini anggotanya ada 30 ribu tenaga honorer. Sekitar 20 ribu di antaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Sisanya adalah tenaga medis dan administrasi di kantor pemda.
Ali yang juga menjadi tenaga honorer bagian administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu mengatakan, selama ini gelaran UN paling banyak melibatkan honorer.
’’Terutama bagian administrasi,’’ katanya. Ali mencontohkan, di sekolahnya ada 15 tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, satu di antaranya adalah PNS.
Dia menyebutkan UN tidak akan berjalan jika hanya ada 1 tenaga administrasi PNS yang bekerja.
Keterlibatan tenaga kependidikan honorer dalam UN tidak hanya tenaga administrasi saja. Mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, tukang bersih-bersih sekolahan, hingga penjaga malam terlibat dalam UN.
Ali mencontohkan, andai kata ada satpam mogok, pasti ketertiban lingkungan sekolah saat UN terganggu.
Contoh berikutnya jika tukang bersih-bersih sekolah yang masih honorer juga mogok kerja. ’’Bayangkan apakah peserta UN bisa nyaman mengerjakan ujian jika sekolahnya kotor. Apalagi kamar mandinya bau karena tidak ada yang membersihkan,’’ terang Ali.
Ancaman paling banter muncul manakala seluruh tenaga administrasi atau tata usaha (TU) honorer mogok. Sebab, kata Ali, selama ini peran TU atau tenaga administrasi yang didominasi honorer, cukup sentral menjelang, selama, dan pasca UN.
Di antaranya, kata Ali, sebelum UN tugas mereka adalah meng-entry daftar tetap nama-nama peserta UN. Selanjutnya menerima nomor peserta lalu disebar ke siswa dan ditempel ke meja-meja peserta.
’’Mana mungkin guru yang menempel nomor soal itu. Apalagi apa mungkin peserta UN sendiri yang menempelnya, pasti kacau,’’ jelas dia.
Ali menandaskan gerakan mogok kerja menjelang, selama, dan setelah UN ini sudah kompak disuarakan honorer di sekolah negeri dan swasta.
Mumpung UN masih akan dilangsungkan pertengahan April mendatang, Ali mengingatkan pemerintah masih punya waktu untuk lebih memerhatikan nasib honorer.
Sebelumnya, dia sudah khawatir jika rencana pengangkatan langsung 76 ribu tenaga honorer kategori 1 (digaji APBN atau APBD) batal. Sebab, RPP yang melandasi pengangkatan tersebut ditolak Setneg dan dikembalikan lagi ke Kemen PAN-RB.
’’Sejatinya kami tidak ingin mengorbankan siapapun. Tetapi nasib kami sendiri sampai sekarang tidak jelas,’’ pungkas Ali.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyikapi ancaman para honorer tersebut dengan tenang. Dia mengingatkan, urusan pengangkatan honorer tidak perlu dikaitkan dengan unas. ”Pihak-pihak itu perlu menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Kami terbuka,” katanya kemarin (12/2).
”Semua bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan,” tutur menteri asal Surabaya tersebut.
Nuh mengungkapkan, status para honorer di lingkungan sekolah sangat berbeda dengan buruh-buruh di pabrik. Proses pengangkatan honorer di lingkungan pendidikan harus melalui berbagai kajian. Khususnya tentang persebaran pegawai negeri sipil (PNS).
Dia sulit mengabulkan usul pengangkatan honorer menjadi CPNS di suatu daerah yang PNS-nya sudah padat. Maka, perlu ada perhitungan untuk pemerataan aparatur negara sipil atau PNS yang akurat sehingga tidak terjadi ketimpangan.(SUMBER:KALTIM POST)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar