Kenaikkan Harga BBM Disepakati,Bantuan Langsung Tidak!

Suasana Rapat Konsultasi antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR

INFO TABAGSEL.com-Konsultasi antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR yang dipimpin oleh ketuanya Marzuki Alie menyetujui rencana pemerintah untuk merubah asumsi makro ekonomi dalam upaya menyelamatkan kondisi fiskal dan APBN, melalui pengajuan RAPBN-P.

Namun, dari empat paket kompensasi yang disiapkan pemerintah terkait dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tinggal paket Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang belum ada kesepakatan.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan bahwa rapat konsultasi tidak hanya membahas rencana kenaikan harga BBM, melainkan juga dampak perubahan asumsi makro ekonomi dalam upaya menyelamatkan kondisi fiskal dan APBN.

"Misalnya, masalah asumsi harga minyak Indonesia (ICP) direncanakan 100 dollar AS per barel menjadi 111 dollar AS sudah naik 11 persen. Kemudian kurs dolar dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.600. Oleh karena itu, RAPBN-P nya harus segera diajukan," kata Marzuki kepada wartawan seusai konsultasi Presiden RI dengan Pimpinan DPR di kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5) pagi.

Menurut Marzuki, pemerintah akan mengajukan RAPBN-P 2013 pada Selasa (14/5) besok. Pemerintah menyusun RAPBN-P untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%. “RAPBN 2013 tersebut antara lain upaya pengurangan subsidi BBM untuk menjaga defisit tersebut.Selain itu juga memuat rencana pengurangan belanja kementerian dan lembaga,” jelas Ketua DPR.

Sesuai ketentuan, kata Marzuki, DPR dalam waktu satu bulan akan membahas. "Pemerintah mengharapkan pembahasan selesai dalam waktu tiga minggu, sehingga awal Juni 2013 APBN-P sudah bisa disahkan," katanya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bila tidak dilakukan perbaikan beban subsidi pada April 2013 mencapai Rp 446,8 triliun, lebih tinggi dari alokasi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun. Sedang subsidi BBM bakal membengkak menjadi Rp 297,7 triliun, lebih besar ketimbang alokasinya di APBN 2013 yang sebesar Rp 193,8 triliun.

"Defisit anggaran kalau tidak dilakukan sesuatu akan menjadi Rp 353,6 triliun atau setara 3,8% dari PDB. Ini melanggar Undang-Undang," kata Presiden SBY pada sidang kabinet paripurna, akhir April lalu.

Selain pembengkakan subsidi BBM, pelebaran defisit anggaran juga terjadi akibat pembengkakan subsidi listrik (akibat penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik) dan penurunan penerimaan negara karena kondisi global masih lemah.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR memaklumi keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, apalagi hal itu merupakan kewenangan penuh pemerintah. “Tugas kita sekarang ingin membuat suasana lebih sejuk, agar ketika Presiden memutuskan kenaikan harga BBM dengan pertimbangan yang matang. DPR nanti akan membahas rencana pemerintah menjalankan program proteksi sosial," kata Priyo.

Menurut Priyo, pimpinan DPR sudah memahami dan maklum. Namun, menurutnya, masih diperlukan mekanisme pemberian bantuan uang tunai tersebut, sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa uang yang mereka terima berasal dari negara, bukan dari kelompok tersentu..

"Jadi nanti kalaupun ada bantuan uang cash selama sekian bulan, dan DPR menyetujuinya, itu betul-betul murni sebagai persetujuan bersama antara Presiden dan DPR RI, bukan sepihak dari pemerintah,” ungkap Priyo.

BLSM Masih Mengganjal

Sementara Menko Kesra Agung Laksono mengakui, dari empat paket kompensasi yang disiapkan pemerintah, tinggal paket BLSM yang belum ada kesepakatan. Pemerintah, rencananya akan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 150.000/bulan selama empat bulan hingga lima bulan.

Menurut Agung, rencananya, rumah tangga sasaran yang akan menerima BLSM tersebut berjumlah sekitar 15,5 juta RTS atau meliputi kurang lebih 62 sampai 65 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk program BLSM ini mencapai sebesar Rp 13 triliun - hingga Rp 14 triliun

Agung menambahkan, Presiden menujuk Wakil Presiden Beodiono untuk memimpin tim sosialisasi program BLSM ini. Sosialisasi sangat penting karena akan transparan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara Marzuki Ali mengatakan, DPR menyerahkan mekanisme pemberian BLSM kepada pemerintah, apalagi masyarakat luas sudah mengetahui bahwa harga BBM saat ini sudah sangat membebani APBN akibat peningkatan subsidinya..

Agung mengatakan program BLSM tidak sepatutnya dicurigai oleh partai politik sebagai trik pemerintah untuk menguntungkan salah satu parpol. "Silahkan semua ikut mengawasi bersama. Bapak Presiden mengatakan toh Mensosnya dari PKS, Menko Kesranya dari Partai Golkar, Menko Perekonomiannya dari PAN. Malah tidak ada partai pemenang pemilu," katanya.