INFO TABAGSEL.com-Tata cara Pengambilan Keputusan di DPRD Sumatera Utara yang Buruk diduga penyebab Gatot Pujo Nugroho Gagal Dilantik menjadi Gubernur Sumut Defenitif.
Pengambilan keputusan DPRD Sumut dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses panjang yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.
Penjelasan wakil ketua DPRD Sumut,Chaidir Ritonga di Kemendagri kemarin,Kamis (28/02/2013) membuat masyarakat miris betapa buruknya pengambilan keputusan di DPRD Sumut.
" Di Rapat Banmus tanggal 21 yang dipimpin Kamal dan Sigit sepakat dijadwalkan pelantikan tanggal 25, namun teman-teman ada yang belum siap. Saleh Bangun melalui saluran telepon minta dijadwalkan hari ini. Tanggal 26 saya pimpin Rapat Banmus akhirnya memutuskan tanggal 28 tentatif, menunggu kesediaan waktu Pak Gatot yang sedang kampanye, kesiapan dan kesedian Mendagri dan ke tiga syarat administrasi ( cuti dan anggaran), maka pada tanggal 26 sore akhirnya didapat kepastiannya," jelas Chaidir.
Peraturan DPRD sumut Nomor 5 TAHUN 2010 pasal 76 menyatakan:
Ayat1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
Ayat (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Ayat (3 ) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
Seharunya yang dijelaskan Chaidir Ritonga kepada publik adalah:
1.Apakah rapat yang dipimpinnya tanggal 26 Februari 2013 sudah memenuhi kuorum?
2.Rapat tanggal 26 februari itu tidak tercapai dengan mufakat .Lalu,apa yang dilakukan apabila tidak tercapai kata mufakat seperti perintah ayat 2 diatas?
3.Apakah sudah dilakukan Voting(pengambilan suara)?Berapa opsi yang ditawarkan?Bagaimana Hasil Voting itu?Berapa orang memilih Opsi A,b atau lainnya?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar