Inilah Tulisan di Kompasiana yang Bongkar Plagiat Anggito Abimanyu

Anggito Abimanyu Menjiplak Artikel Orang? (OPINI-nya di KOMPAS 10 Feb 2014)

Oleh :Penulis UGM

Hal yang tidak paling saya sukai dari Koran KOMPAS adalah rubrik OPINI.Sebabnya, Kompas sepertinya masih tergila-gila pada gelar, pangkat dan jabatan seseorang. Setiap hari OPINI KOMPAS hanya diisi oleh orang-orang bergelar mentereng dan ciamik dari berbagai perguruan tinggi. KOMPAS sepertinya sudah tidak mengakomodasi penulis umum (di luar kalangan akademisi) untuk mengisi rubrik OPINI-nya. Halaman OPINI KOMPAS beberapa tahun belakangan ini nyaris mirip bahan perkuliahan di perguruan tinggi. Konseptual, njlimet, teoritis dan berjarak dengan masyarakat awam. Mungkin bagi KOMPAS, dengan mengakomodasi tulisan hanya dari kalangan akademisi (dan orang-orang beken) diyakini image “bonafid” akan diraih. Padahal sebaliknya, tulisan para akedemisi bikin pusing, membosankan, kaku dan sering tidak kontekstual dengan kebutuhan dan permasalahan sehari-hari (di masyarakat & negara). Entah apa yang menyebabkan KOMPAS berlaku demikian akhir-akhir ini. Padahal hingga sepuluh tahunan yang lalu, tatkala halaman OPINI KOMPAS masih terbuka untuk umum, terasa sangat berwarna dan menarik. Dahulu penulis OPINI KOMPAS bisa datang dari kalangan mahasiswa, seniman, profesional, wiraswastawan, penulis, ibu rumah tangga dan orang awam lainnya yang memiliki kemampuan menulis dan menyampaikan gagasan dengan baik. “Tergila-gilanya” KOMPAS dengan penulis para akdemisi akhir-akhir ini sangat klop dengan kebutuhan para akademisi untuk mendapatkan kredit poin (KUM) dari menulis artikel di koran. Harap tahu saja, bahwa artikel para akademisi yang dimuat di koran mendapat kredit poin dari Dikbud untuk kenaikan pangkat dan tunjangan. Padahal tidak selamanya tulisan akdemisi (dan bergelar panjang) isinya menarik dan kontekstual dengan permasalahan terkini dan harian yang sedang berkembang. Sudah ratusan (bahkan ribuan) penulis dari kalangan di luar akademisi yang opininya mental di tangan desk opini KOMPAS. Bukan karena tulisannnya jelek melainkan ketiadaan gelar yang panjang, pangkat dan jabatan yang disandang. Baru dikirim langsung disortir masuk kotak sampah di kantor redaksi. Beda dengan kalangan akademisi (bisa jadi redaktur belum membaca judul dan isinya), skedar baca namanya langsung diacc untuk dimuat. Nah, dari perilaku (yang kemungkinan seperti itu) sesekali redaktur suatu saat pasti akan kecolongan juga. Misalnya akademisi tenar, dengan jabatan seabrek, gelar luar negeri dan panjang pula, namun tidak berintegritas, contohnya melakukan plagiasi atau menjiplak karya orang.

Apa sih kurangnya Anggito Abimanyu itu? Gelar doktor (luar negeri pula), jabatan seabrek, tapi menulis OPINI di Kompas (10 Februari 2014) yang sebagian besar isinya ternyata “mengakuisisi” karya orang lain, yang notabene bukan siapa-siapa alias awam. Cilakanya lagi, materi yang dijiplak plek kalimat per kalimat itu ternyata pernah nagkring di KOMPAS pada tahu 2006.

Ini link Opini Anggito Abimanyu yang menjiplak karya orang awam itu:

http://budisansblog.blogspot.co.uk/2014/02/gagasan-asuransi-bencana.html?m=1

Ini link Opini Hatbonar Sinaga yang nyaris semuanya dijiplak Anggito:

http://www.munawarkasan.com/index.php/artikel-asuransi/43-menggagas-asuransi-bencana

Inilah bagian-bagian dari artikel milik Hatbonar Sinaga ( 2006) dengan OPINI Anggito Abimanyu di Kompas 10 Feb 2014:



Hatbonar: Dalam buku The 100 Greatest Disasters of All Time karya Stephen J Spignesi, dua bencana di Indonesia masuk peringkat ke-22 dan 30. Letusan Gunung Tambora di Sumbawa tahun 1815 merenggut 150.000 jiwa dan menurunkan suhu Bumi. Adapun letusan Gunung Krakatau tahun 1883 menelan 36.000 nyawa.

Jika buku tersebut disusun setelah tsunami Aceh, bencana yang merenggut nyawa sekitar 300.000 jiwa itu akan bertengger di posisi 18.

Anggito: Dalam The 100 Greatest Disasters of All Time karya Stephen J Spignesi, dua bencana di Indonesia berada di peringkat ke-22 dan ke-30. Pertama, letusan Gunung Tambora di Sumbawa (1815) yang merenggut 150.000 jiwa dan menurunkan suhu bumi. Kedua, letusan Gunung Krakatau (1883) yang menelan 36.000 nyawa. Jika buku itu disusun setelah tsunami Aceh, bencana yang merenggut nyawa sekitar 300.000 jiwa itu akan bertengger di posisi ke-18.

Hatbonar: Sejak tsunami Aceh pada akhir 2004 hingga saat ini, setidaknya terjadi lima bencana besar, seperti longsor di TPA Leuwigajah, gempa Nias, gempa Yogyakarta, lumpur panas Sidoarjo, dan banjir di Sinjai, dan sekitarnya.

Anggito: Sejak tsunami Aceh di akhir 2004 hingga saat ini, setidaknya terjadi enam bencana besar, seperti longsor di TPA Leuwigajah, gempa Nias, gempa Yogyakarta, lumpur panas Sidoarjo, banjir di Sinjai dan sekitarnya, dan erupsi Merapi. Perlu diperhitungkan bencana akhir-akhir ini di Sinabung dan banjir di mana-mana.

Hatbonar: Kini kita masih hangat memperbincangkan gempa dan dampak negatifnya serta kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menolong rakyatnya, sehubungan gempa bumi dan tsunami di wilayah selatan Pulau Jawa. Data korban jiwa dan harta benda belum selesai dihimpun. Entah berapa lagi korban manusia dan harta bendanya yang tertelan peristiwa itu.

Anggito: Kini kita masih hangat membincangkan gempa dan dampak negatifnya serta kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk menolong rakyatnya sehubungan dengan gempa bumi dan tsunami di wilayah selatan Pulau Jawa. Data korban jiwa dan harta benda belum selesai dihimpun. Entah berapa lagi korban manusia dan harta benda yang tertelan peristiwa itu.

Hatbonar: Atas dasar inilah Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUUPB) diusulkan DPR. Penyelenggaraan penanggulangan bencana direncanakan meliputi empat bidang, yaitu pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penatakelolaan bencana.

RUUPB didesain untuk menggeser cara pandang respons darurat yang berorientasi jangka pendek ke manajemen risiko bencana (catastrophe risk management) dan lebih menjamin keberlangsungan (sustainability).

Anggito: Indonesia memiliki UU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana (UUPB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana direncanakan meliputi empat bidang: pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penatakelolaan bencana. UUPB didesain untuk menggeser cara pandang respons darurat yang berorientasi jangka pendek ke manajemen risiko bencana dan lebih menjamin keberlangsungan.

Hatbonar: Namun, sayang, RUUPB sama sekali tidak menyinggung aspek asuransi. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko bencana, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada tahapan mitigasi risiko, perusahaan asuransi bisa berpartisipasi sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara memperkecil kerugian akibat bencana.

Anggito: Namun, sayang, UU dan PP Penanggulangan Bencana sama sekali tak menyinggung secara spesifik aspek asuransi. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko bencana, tahap rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. Pada tahap mitigasi risiko, perusahaan asuransi bisa berpartisipasi sebagai pihak pemberi edukasi kepada masyarakat mengenai cara memperkecil kerugian akibat bencana.

Hatbonar: Dalam kasus bencana alam, beberapa jenis asuransi bisa memberikan ganti rugi. Yang paling sering adalah asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, atau asuransi kesehatan.

Dengan asuransi harta benda yang diperluas dengan jaminan risiko gempa bumi, rusaknya bangunan akibat gempa bumi atau tsunami bisa mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Juga tersedia asuransi bencana, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, atau bahkan kerusuhan sosial.

Anggito: Dalam kasus bencana alam, beberapa jenis asuransi bisa memberi ganti rugi. Yang paling sering adalah asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan. Dengan asuransi harta benda yang diperluas dengan jaminan risiko gempa bumi, rusaknya bangunan akibat gempa bumi atau tsunami bisa mendapat penggantian dari perusahaan asuransi. Tersedia juga asuransi bencana, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, bahkan kerusuhan sosial.

Hatbonar: Yang selalu inheren dengan bencana adalah korban manusia. Asuransi kecelakaan diri bisa memberikan penggantian biaya pengobatan atau memberi santunan cacat.

Bagaimana jika korban tewas? Asuransi jiwa akan memberikan santunan kepada ahli waris. Bencana juga selalu menimbulkan pengungsi yang sering kali rentan terserang penyakit. Nah, di sinilah pentingnya asuransi kesehatan. Pengungsi bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya ditanggung perusahaan asuransi.

Anggito: Yang selalu inheren dengan bencana adalah korban manusia. Asuransi kecelakaan diri bisa memberi penggantian biaya pengobatan atau santunan cacat. Bagaimana jika korban tewas? Asuransi jiwa akan memberi santunan kepada ahli waris. Bencana juga selalu menimbulkan pengungsi yang sering rentan terserang penyakit. Nah, di sinilah pentingnya asuransi kesehatan. Pengungsi bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya ditanggung perusahaan asuransi.

Hatbonar: Setiap terjadi bencana, pemerintah selalu merogoh APBN untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk Yogyakarta dan sekitarnya, pemerintah menggelontorkan sedikitnya Rp 6 triliun. PBB pun membantu lebih dari 80 juta dollar AS. Di sinilah perusahaan asuransi bisa berbicara banyak. Biaya rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bentuk pembangunan rumah atau fasilitas umum tidak semuanya akan menjadi tanggungan pemerintah.

Anggito: Setiap terjadi bencana, pemerintah selalu merogoh APBN untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk Yogyakarta dan sekitarnya, pemerintah menggelontorkan sedikitnya Rp 6 triliun. PBB pun membantu lebih dari 80 juta dollar AS. Di sinilah perusahaan asuransi bisa berbicara banyak. Biaya rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bentuk pembangunan rumah atau fasilitas umum tidak semuanya akan menjadi tanggungan pemerintah.

Hatbonar: Melalui RUUPB, pemerintah bisa menstimulus, bahkan bila perlu mewajibkan masyarakat (secara bertahap) agar mengasuransikan harta benda dan jiwanya. Sebagian masyarakat kita masih berpikir asuransi adalah nomor kesekian dalam prioritas hidupnya. Apalagi masyarakat menengah ke bawah yang masih lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Anggito: Melalui UUPB, pemerintah bisa menstimulus bahkan jika perlu mewajibkan masyarakat (secara bertahap) agar mengasuransikan harta benda dan jiwanya. Sebagian masyarakat kita masih berpikir asuransi adalah nomor sekian dalam prioritas hidupnya. Apalagi masyarakat menengah ke bawah yang masih lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Hatbonar: Saat terjadi bencana Departemen Sosial berperan pada lapisan (layer) pertama dalam mengoordinasi evakuasi korban dan bantuan sosial. Pada layer kedua, mulailah berfungsi jaminan sosial yang menjamin asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Adapun kerusakan aset tidak ada jaminan sosial. Untuk itulah diperlukan asuransi wajib.

Anggito: Saat terjadi bencana, Kementerian Sosial berperan pada lapisan pertama dalam mengoordinasi evakuasi korban dan bantuan sosial. Pada lapis kedua, mulailah berfungsi jaminan sosial yang menjamin asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kerusakan aset tak ada jaminan sosialnya. Untuk itulah diperlukan asuransi wajib.



Hatbonar: Dalam setiap bencana, persentase klaim asuransi hanya sebagian kecil dari total kerugian. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, yang masyarakatnya insurance minded, tidak semua mengasuransikan rumahnya terhadap ancaman bencana. Hasil riset National Hurrican Survival Initiative yang dirilis 16 Mei 2006 menyatakan, sepertiga rumah di wilayah rentan badai tidak ada asuransinya.

Hal yang sama terjadi di Jepang. Gempa bumi yang mengguncang Kobe pada Januari 1995 menghancurkan 100.000 bangunan dan 6.500 orang tewas dengan kerugian material lebih dari 110 miliar dollar AS. Klaim asuransi “hanya” 6 juta dollar AS karena kurang dari 5 persen bangunan yang diasuransikan.



Anggito: Dalam setiap bencana, persentase klaim asuransi hanya sebagian kecil dari total kerugian. Ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di AS, yang masyarakatnya insurance minded, tak semua mengasuransikan rumahnya terhadap ancaman bencana. Hasil riset National Hurrican Survival Initiative yang dirilis 16 Mei 2006 menyatakan, sepertiga rumah di wilayah rentan badai tidak ada asuransinya.



Hal yang sama terjadi di Jepang. Gempa bumi yang mengguncang Kobe pada Januari 1995 menghancurkan 100.000 bangunan dan 6.500 orang tewas dengan kerugian material lebih dari 110 miliar dollar AS. Klaim asuransi ”hanya” 6 juta dollar AS karena kurang dari 5 persen bangunan yang diasuransikan.

Hatbonar: Subsidi pembangunan rumah dari pemerintah pascabencana hanya bersifat jangka pendek. Idealnya, pemerintah membuat skema asuransi wajib untuk risiko bencana yang merupakan perluasan dari asuransi kebakaran.

Beberapa negara berkembang, seperti Turki, Iran, dan China, telah mempunyai asuransi wajib. Di Turki, misalnya, pemerintah mewajibkan asuransi gempa bumi pada rumah, ruko, maupun apartemen melalui The Turkish Catastrophic Pool. Pada tahun 2000 dengan limit harga pertanggungan 50.000 dollar AS, premi tahunan sebesar 47 dollar AS.

Dimasukkannya aspek asuransi dalam RUUPB akan memberikan banyak manfaat bagi korban bencana, pemerintah, dan industri asuransi. Dorongan berasuransi oleh pemerintah akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia. Efeknya, pertumbuhan industri asuransi di Indonesia semakin baik.

Anggito: Subsidi pembangunan rumah dari pemerintah pascabencana hanya bersifat jangka pendek. Idealnya, pemerintah membuat skema asuransi wajib untuk risiko bencana yang merupakan perluasan dari asuransi kebakaran. Beberapa negara berkembang, seperti Turki, Iran, dan China, telah mempunyai asuransi wajib. Di Turki, misalnya, pemerintah mewajibkan asuransi gempa bumi pada rumah, ruko, dan apartemen melalui The Turkish Catastrophic Pool. Pada 2000, dengan limit harga pertanggungan 50.000 dollar AS, premi tahunan sebesar 47 dollar AS.

Dimasukkannya aspek asuransi dalam UUPB akan memberi banyak manfaat bagi korban bencana, pemerintah, dan industri asuransi. Dorongan berasuransi oleh pemerintah akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia. Efeknya, pertumbuhan industri asuransi di Indonesia semakin baik.

Hatbonar: Tahap awal, yang paling mendesak adalah asuransi bencana terhadap rumah tinggal. Selanjutnya bisa asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, dan seterusnya. Asosiasi asuransi (umum dan jiwa) hendaknya berinisiatif untuk mengajukan usulan konkret semacam Catastrophe Risk Management kepada pemerintah yang antara lain untuk mengetahui besar kecilnya risiko suatu daerah terhadap bencana tertentu, serta cara penanggulangan risiko katastropik dengan memanfaatkan metodologi manajemen risiko.

Bank Dunia juga telah mengirim utusannya ke Indonesia untuk membicarakan asuransi bencana ini, dan siap memberikan asistensi. Tunggu apalagi!

Anggito: Tahap awal, yang paling mendesak adalah asuransi bencana terhadap rumah tinggal. Selanjutnya bisa asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, dan seterusnya. Asosiasi asuransi (umum dan jiwa) hendaknya berinisiatif mengajukan usulan konkret semacam manajemen risiko katastrofik kepada pemerintah yang antara lain untuk mengetahui besar kecilnya risiko suatu daerah terhadap bencana tertentu dan cara penanggulangan risiko katastrofik dengan memanfaatkan metodologi manajemen risiko. Semoga dengan adanya ini bisa membawa hikmah buat KOMPAS untuk tidak menyepelekan orang awam yang tak bergelar dan berpangkat untuk ikut berkiprah membangun bangsa ini melalui aktivitas menulis di KOMPAS. Semoga!

Mencermati Babak Baru Hubungan AS-Iran

 

Babak Baru AS-Iran

Zuhairi Misrawi  ;   Analis Pemikiran dan Politik Timur Tengah

The Middle East Institute

KOMPAS,  06 Desember 2013

  

Kesepakatan sementara antara Iran dan P5+1 (AS, China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Jerman) di Geneva, Swiss, mengenai masa depan program nuklir Iran menjadi langkah awal normalisasi hubungan diplomatik AS-Iran.

Media Arab menyebut ini kesepakatan spektakuler. Di dalam kesepakatan ini, Iran dituntut membekukan program nuklirnya dalam enam bulan. Mereka hanya boleh mengembangkan program nuklirnya hingga 5 persen sebagai batas maksimal sehingga tak ada ruang bagi Iran membuat bom nuklir yang dapat mengancam negara lain di Timur Tengah.

Sebagai konsesinya, Iran akan mendapatkan kembali tabungannya, lebih kurang 7 miliar-10 miliar dollar AS di bank-bank asing yang selama ini dibekukan akibat sanksi atas program nuklir, termasuk memulihkan kembali perdagangan minyak dan gas ke negara-negara Eropa. Kenapa AS melunak dan kenapa Iran juga mau menerima uluran tangan AS yang 34 tahun, sejak revolusi Iran 1979, jadi musuh bebuyutannya?

Diplomasi

AS di bawah kepemimpinan Barack Obama telah mengambil jalan baru dalam menghadapi musuh-musuhnya di Timteng. Dalam kampanyenya, Obama berjanji akan menarik pasukan di Irak dan Afganistan, berusaha membangun sikap saling menghormati (mutual respect) dan saling menguntungkan (mutual interest). Secara khusus, dalam pidato inaugurasi, Obama berjanji mengulurkan tangan kepada Iran jika mereka mau berunding. Sayangnya, gaya kepemimpinan Ahmadinejad yang cenderung konfrontatif terhadap AS telah mengaburkan rencana membuka peta baru diplomasi AS-Iran.

Pasca-terpilihnya Rouhani sebagai Presiden Iran setelah Ahmadinejad telah membuka lembaran baru bagi hubungan AS-Iran. Komitmen Rouhani yang ingin membuka kembali hubungan dengan Barat telah meluluhkan dan membuka kembali harapan Obama untuk menggunakan jalur diplomasi sebagai instrumen memecahkan kebuntuan program nuklir Iran, termasuk dalam rangka normalisasi hubungan Washington-Teheran.

Menurut Thomas L Friedman, dalam menyikapi Iran, hendaknya AS mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan beberapa negara mitra strategisnya, seperti Israel, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk. Harus diakui, Iran, adalah pemain utama di beberapa negara Timteng, seperti Suriah, Irak, Afganistan, Lebanon, dan Palestina. Selain itu, isu sektarian Sunni-Syiah masalah serius yang harus dipecahkan sehingga perlu sebuah pendekatan baru terhadap Iran (www.iht.com, 12/11/ 2013).

Di dalam negeri AS, perang adalah isu sangat tak populer. Publik AS masih trauma dengan kebijakan luar negeri AS di Afganistan dan Irak, yang menempatkan AS sebagai musuh bersama bagi negara-negara lain. Menurut Raghada Dargham, langkah Obama menempuh jalur diplomasi dengan Iran tak lain untuk merespons keinginan mayoritas AS agar sebisa mungkin menghindari perang karena hanya membawa kerugian dan dampak negatif bagi AS.

Langkah lunak yang diambil AS sebenarnya sejalan dengan kehendak publik Iran. Kesepakatan ini dianggap kemenangan diplomasi Iran terhadap AS dan negara-negara lain. Rouhani dianggap berhasil menyalurkan aspirasi mayoritas publik Iran yang menghendaki arah baru dalam politik luar negeri, khususnya membangun keseimbangan diplomatik dengan Barat. Rouhani dianggap mampu memenuhi janjinya menyelesaikan masalah pelik perihal program nuklir Iran, yang telah menjadikan Iran terisolasi dalam pergaulan global.

Yang dicapai Rouhani saat ini pada hakikatnya jawaban atas yang diinginkan kaum reformis Iran yang mulai muncul ke permukaan pada tahun 2009. Pada saat itu, kaum reformis yang didukung sepenuhnya oleh kalangan muda kampus menghendaki Iran keluar dari kebijakan-kebijakan konservatif. Pesan utamanya, Iran harus menatap masa depan yang lebih modern, terbuka, dan membangun diplomasi dengan negara-negara Barat.

Sayangnya, faksi reformis kalah dari kubu konservatif, Ahmadinejad. Situasi kian memburuk karena sejak 2010, PBB mengeluarkan sanksi cukup berat kepada Iran atas program nuklir. Itu mengakibatkan Iran berada dalam konflik dan ketegangan dengan Barat, selain krisis ekonomi yang cukup serius karena hiperinflasi, pembekuan aset Iran di luar negeri, dan penghentian ekspor ke negara-negara Barat.

Masa depan

Iran pada masa kepemimpinan Rouhani sedang memformulasikan langkah-langkah moderat dalam rangka memenuhi tuntutan publik. Langkah ini dapat dukungan penuh dari Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran ingin menunjukkan kepada dunia sebagai bagian dari arus perubahan dan siap bekerja sama, baik dengan kawan maupun dengan lawan.

Sejak dicapainya kesepakatan ini, Iran melakukan langkah cepat memberikan jalan bagi badan atom internasional untuk melakukan penyelidikan terhadap pusat nuklir Iran di Arak sebagai komitmen Iran mematuhi kesepakatan. Bahkan, Iran melakukan kunjungan ke beberapa negara Arab, untuk menjelaskan komitmen Iran dalam program nuklir semata-mata untuk perdamaian, bukan pengayaan bom dan persenjataan mematikan.

Dalam enam bulan yang akan datang, Iran diuji untuk mematuhi kesepakatan ini. Iran harus membuktikan kepada dunia sebagai negara terdepan mendorong perdamaian di Timteng, bukan negara yang mendukung perpecahan dan konflik sektarian.

AS harus menjadikan kesepakatan yang bersifat sementara ini pintu masuk untuk menjadikan diplomasi sebagai solusi dalam memecahkan masalah-masalah pelik di Timteng. Solusi nondiplomasi politik hanya akan menyisakan konsekuensi tak kalah pelik. Apalagi sentimen anti-AS di Timteng masih sangat kuat karena AS dianggap ”sumber masalah” daripada ”solusi” atas instabilitas politik di Tanah Para Nabi itu. Memang, kesepakatan ini tak mudah direalisasikan karena negara-negara yang selama ini jadi mitra-strategis AS, seperti Arab Saudi, Israel, dan Kuwait, tak mendukung kesepakatan sementara dengan Iran. Mereka justru mendukung sepenuhnya perang melawan Iran sebagai langkah tepat memaksa Iran menghentikan program nuklirnya. Masa depan relasi AS-Iran masih sulit ditebak. Jika kedua negara dapat membangun kesepahaman dan saling pengertian, Timteng akan mengalami perubahan ke arah tatanan baru yang damai. Tantangan selanjutnya, AS-Iran dapat melanjutkan perbincangan mencari solusi atas masalah Suriah sebagai bagian dari babak baru relasi keduanya. ●

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Cina

I. Sekilas Mengenai Ministry of State Security (MSS) 
 Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik) yang mengurusi persoalan dalam negeri, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri, dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer) yang dikenal dengan Departemen Kedua (Er Bu) dari People Liberation Army/ Tentara Pembebasan Rakyat yang fokus menangani intelijen militer taktis.

Operasi intelijen Cina menyebar dan dikenal aktif melakukan operasi kontra intelijen di seluruh dunia. Tulisan ini akan fokus menyoroti MSS, yang berhubungan dengan operasi pengumpulan intelijen secara tertutup di luar negeri.

Ministry of State Security merupakan badan keamanan dari Republik Rakyat Cina yang berhubungan dengan urusan intelijen luar negeri,  yang mempunyai wilayah yurisdiksi di seluruh wilayah Republik Rakyat Cina. MSS menginduk pada  Dewan Negara. Pasal 4 dari UU Acara Pidana memberikan MSS kewenangan yang sama untuk menangkap atau menahan orang, sebagaimana polisi biasa, untuk kejahatan yang melibatkan keamanan negara dengan melalui pengawasan dari pengadilan.

MSS mempunyai perwakilan di lebih dari 170 kota dan hampir 50 negara di seluruh belahan dunia. Organisasi ini digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu cabang umum, cabang dan sub-cabang.  MSS  bermarkas di Beijing.

Intelijen Cina tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari di Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat dan Utara, serta Jepang. Mereka menggunakan kedok sebagai pengusaha, bankir, akademisi, dan wartawan. Hal ini menunjukkan betapa luas ruang lingkup cakupan agen MSS.

II. Sejarah MSS

Sebelum menjadi organisasi intelijen modern, MSS bernama Central Departemen of Social Affairs (CDSA/Departemen Sosial), yang merupakan bagian penting dari Communist Party of China (CPC/Partai Komunis Cina). Markas CDSA beroperasi di daerah basis komunis Yan’an, tepatnya di Provinsi Shaanxi, Cina Utara, selama periode tahun 1937-1945. Dalam perang Jepang-Sino kedua, CDSA melaporkan kepada CPC tentang situasi dunia, berdasarkan laporan berita yang dilengkapi dengan data intelijen penting. CDSA mengalami reorganisasi ketika memasuki musim panas pada tahun 1949. Perubahan tersebut mengakibatkan pergantian nama dan beberapa perwira intelijen yang menonjol dipindahkan ke posisi jabatan senior di kementerian baru Ministry of Public Security/Kementerian Keamanan Publik dari CCP Central Revolutionary Military Affair Commision/Komisi Militer Pusat Partai Komunis Cina Komite Sentral (pasca berdirinya Republik Rakyat Cina lembaga ini berubah nama menjadi Ministry of Public Security of Central People’s Government/Kementerian Keamanan Publik Pemerintahan Rakyat Pusat). Setelah perpanjangan masa transisi, mantan anggota CDSA menjadi anggota People’s Liberation Army, yang sepenuhnya dihidupkan kembali di bawah Komite Sentral Partai Komunis (Communist Party Central Commite) pada tahun 1955, yang sekarang menjadi Central Investigation Departement (CID /Departemen Pusat Investigasi).

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1983, terjadi merger/peleburan antara CID dan bagian kontra intelijen MPS. Kedua departemen tersebut bergabung menjadi satu dalam wadah MSS. Di tahun yang sama, diangkat kepala MSS yang pertama bernama Ling Yun, mantan pendiri PRC dan pernah menjabat sebagai wakil menteri MPS. Usia jabatan Ling Yun terbilang cukup singkat, sampai dengan tahun 1985. Berikutnya, digantikan oleh Jia Chunwang,  mantan anggota Central Committee CPC, dikenal sebagai kepala MSS terlama, dari tahun 1985-1998. MSS mengalami restrukturisasi sekitar tahun 2003, saat itu dibawah kepimpinan Xu Yongyue, menduduki kursi orang nomor satu di MSS sejak tahun 1998. Selama menjabat sebagai kepala, MSS diarahkan pada usaha penindakan terhadap kegiatan Falun Gong.

Sampai saat ini, MSS masih dikenal tertutup dan publik tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan seputar kegiatan MSS yang bersifat terbuka, karena tidak mempunyai website resmi dan juru bicara organisasi.

III. Organisasi MSS

Misi MSS adalah menegakkan kemananan negara melalui penindakan efektif melawan agen musuh, mata-mata dan kegiatan kontra revolusioner,  yang dirancang untuk sabotase atau menggulingkan pemerintahan sistem sosialis Cina.

Salah satu misi utamanya adalah melaporkan hasil pengumpulan intelijen luar negeri dari target di berbagai negara. Beberapa agen MSS menjalankan tugas di wilayah Greater China, seperti Hongkong, Macau, dan Taiwan. Agen-agen Cina telah terintegrasi ke banyak komunitas Cina dunia.

MSS bertanggung jawab kepada menteri dan Dewan Negara (state council) serta Partai Komunis Cina Komisi Hukum dan Politik (Chinese Communist Party  Political Science and Law Commission).

Salah satu karateristik dari organisasi intelijen Cina adalah kewenangan penuh, seperti yang dimiliki MSS, terpisah dengan beberapa departemen keamanan lainnya, tetapi peranan strategisnya mengawasi program administrasi dan fungsi operasi domestik yang berhubungan dengan masalah luar negeri. Melihat perkembangan orang asing berkunjung ke Cina, membuat kekhawatiran Cina terutama terhadap kebijakan luar negeri, sehingga meningkatkan operasi domestik surveillance  dan peningkatan rekruitmen. Rekruitmen penduduk Cina di luar negeri cenderung dapat mengamankan dan merupakan metode yang efektif dalam melakukan counter spionase terhadap negara lain.

Organisasi MSS didukung oleh beberapa biro yang menjadi mesin penggerak organisasi. Adapun beberapa biro, antara lain:

a.    Biro Pertama (Domestic Bureau)
Biro ini  hampir sama dengan Biro Umum Pertama KBG Rusia, yang bertanggung jawab mengurusi masalah dalam negeri, antara lain mencakup perekrutan orang yang mempunyai koneksi di luar negeri dan orang-orang yang akan berpergian ke luar negeri, baik untuk belajar, usaha, berwisata atau tujuan lainnya. Biro ini berfungsi mempercepat pengajuan dokumen ke luar (exit document), jika terjadi masalah atau kesulitan dengan agensi lain. Fungsi biro ini juga memberikan kompensasi atas pengumpulan informasi dan bertanggung jawab menerima agen rahasia Cina dari luar negeri yang kembali ke Cina setiap beberapa tahun sekali, guna menemui atasan-atasan mereka.

b.    Biro Kedua  (Foreign Bureau)
Biro ini bertanggung jawab atas kegiatan dan operasi di luar negeri, termasuk pengiriman agen rahasia ke luar negeri dengan menggunakan penyamaran.

c.    Biro Ketiga (Hongkong, Macau dan Taiwan)
Biro ini cakupan wilayah tugasnya meliputi wilayah Hongkong, Macau, dan Taiwan. Aktifitas utamanya mencakup perekrutan orang-orang yang mempunyai koneksi dengan wilayah seputar Hongkong, Macau dan Taiwan, mengurus kegiatan/operasi para agen dan ketika mereka kembali pulang ke Cina daratan untuk kepentingan pelaporan, penugasan dan liburan.Biro ini menerima, menganalisis dan melaporkan informasi intelijen tingkat tinggi yang dikumpulkan di wilayah-wilayah tanggung jawabnya dan memberi mereka pengarahan perihal jenis informasi intelijen yang dibutuhkan.

d.    Biro Keempat (Bidang Teknologi)
Biro ini berfungsi mengkaji dan mengembangkan kegiatan maupun operasi penggalangan informasi intelijen dan teknik-teknik mencounter kegiatan intelijen musuh. Kegiatan biro ini antara lain melakukan penyadapan telepon, kegiatan pengambilan foto, perekaman, melakukan komunikasi dan mengirimkan informasi intelijen.

e.    Biro Kelima (Local Intelligence Bureau)
Biro ini bertanggung jawab memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pekerjaan departemen-departemen dan biro-biro dalam negeri Kementerian Keamanan Negara pada tingkat provinsi dan kotamadya.

f.    Biro Keenam (Counter Intelligence Bureau)
Tugas utama counter intelligence Cina adalah memberantas organisasi pro demokrasi Cina di luar negeri. Prioritas penyelidikan termasuk konsorsium barat yang berinvestasi di Cina yang dicurigai terlibat dalam upaya revolusi damai di Cina. Titik berat pekerjaan biro ini lebih melakukan kegiatan pendidikan dasar tentang keamanan dan pengintaian, melakukan pelaporan atas orang-orang serta kegiatan-kegiatan yang dianggap mencurigakan.

g.    Biro Ketujuh (Counter Intelligence Bureau)
Tanggung jawab dari biro ini adalah memeriksa, memverifikasi, mempersiapkan dan menulis laporan informasi intelijen serta  beberapa laporan rahasia khusus (special classified reports) berdasarkan informasi intelijen dari tangan pertama baik dari sumber terbuka maupun sumber rahasia. Dibutuhkan sense of art  yang tinggi terutama dalam menentukan berita mana yang harus diedarkan dan tidak.

h.    Biro Kedelapan (lembaga hubungan internasional kontemporer)
Biro ini dibagi menjadi 10 instansi penelitian yang mengkhususkan penelitian hubungan internasional secara umum dan perekonomian global. Biro ini merupakan salah satu lembaga penelitian hubungan internasional yang memiliki lebih dari 500 peneliti. Adapun fokus negara yang diteliti antara lain Amerika Serikat, Rusia, Eropa Timur, Eropa Barat, Timur Tengah, Jepang, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Salah satu dari tugas pokoknya adalah mengumpulkan informasi dari sumber terbuka. Misi lainnya dari lembaga ini adalah melakukan kompilasi dari penerbitan-penerbitan yang dikirimkan ke  unit-unit di tingkat provinsi, angkatan darat dan tingkat menteri.

i.    Biro Kesembilan (Anti Defection and Counter Surveilance Bureau)
Biro yang memiliki kewenangan dan bertugas mengcounter upaya badan intelijen asing untuk merekrut personel dari Kementerian Keamanan Negara dan para kader dari institusi Cina di luar negeri.Biro ini juga mengcounter upaya mata-mata, penyadapan telepon dan infiltrasi badan intelijen asing terhadap kedutaan dan konsulat Cina.

j.    Biro Kesepuluh (Scientific and technological Information Bureau)
Biro kesepuluh yaitu biro bidang ilmu pengetahuan dan informasi teknologi, memfokuskan diri pada pengumpulan informasi rahasia yang berkaitan dengan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

k.    Biro Kesebelas (Electronic Computers Bureau)
Biro ini disebut Biro Bidang Komputer Elektronik yang tugasnya menganalisis informasi intelijen yang dikumpulkan secara elektronik berbasis komputer dan bertugas mengoperasikan jaringan komputer dari Kementerian Keamanan Negara. Biro ini juga bertugas menghimpun informasi tentang sistem elektronik dari barat, melindungi sistem informasi dinas rahasia Cina dan serangan badan-badan intelijen negara lain. (*/Dari berbagai sumber).

SAMBUTAN PRESIDEN PADA PERINGATAN NUZULUL QUR'AN TAHUN 1434 H/2013 M, Jakarta 26 Juli 2013

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.

Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air yang saya cintai.

Malam ini, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita dapat kembali menye-lenggarakan peringatan Nuzulul Qur’an tingkat Nasional.

Shalawat  dan salam, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau—dan insya Allah termasuk kita semua—hingga akhir zaman.

Lebih dari  empat belas abad  yang lampau, Al-Qur’an diturunkan untuk pertama kalinya di tengah-tengah peradaban manusia yang penuh dengan kekacauan dan kegelapan. Turunnya Al-Qur’an ba-gaikan cahaya penerang dalam gelap, karena ayat-ayat Al-Qur’an sejatinya merupakan tuntunan illahi, yang ditujukan untuk memberi jalan kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kita semua berharap dan berdoa, semoga peringatan Nuzulul Qur’an pada malam ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Melalui momentum peringatan Nuzulul Qur’an, kita juga diingatkan untuk lebih banyak membaca Al-Qur’an, memahami kandungan isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita di alam fana ini.

Saudara-saudara,

Setelah tadi kita mendengar dan menyimak  dengan seksama, uraian hikmah Nuzulul  Qur’an  dengan tema; ”Kontekstualisasi Al-Qur’an Dalam Hukum dan Kebebasan” yang disampaikan dengan jelas dan gamblang oleh  Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M. Soc.Sc., Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama,  kita semua sungguh mendapatkan pencerahan mengenai hukum dan kebebasan sebagaimana tertuang dalam kitab suci Al-Qur’an.  

Al-Qur’an  yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pegangan kita semua,  menjadi petunjuk dan pembeda antara yang haq dan yang bathil. Al-Qur’an juga berfungsi sebagai peringatan, sebagai rakhmat, sebagai penjelas, sebagai berita gembira, dan bahkan sebagai petunjuk hukum dalam kehidupan kita sehari-hari.  Al-Qur’an memberi tuntunan kepada kita untuk  dapat hidup rukun dan damai. Al-Qur’an juga memberi pedoman bagi umat manusia untuk menjadi pribadi yang santun dan berakhlaq mulia.

Al-Qur’an menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering, yang  mengalirkan nilai-nilai ajaran Islam yang luhur, menebarkan keteduhan, memberi ketentraman, dan menciptakan kedamaian. Dari Al-Qur’an, kita mendapatkan pencerahan sekaligus ketenangan jiwa untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta. Dari Al-Qur’an kita dapat  menggali sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia.  Dari Al-Qur’an pula, kita mendapat banyak inspirasi untuk membangun tatanan dunia yang lebih aman, damai, adil, dan harmonis.

Saudara-saudara,

Al-Qur’an juga memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Al-Qur’an mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dikebiri. Jauh sebelum pengukuhan Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, sejak abad ketujuh Masehi, Al-Qur’an telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Al-Qur’an memberikan  perlindungan dan perhormatan terhadap setiap manusia tanpa kecuali. Islam mengajarkan kita untuk mengasihi dan menyayangi sesama, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan sekalipun.

Hak asasi manusia yang merupakan hak kodrati yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia, tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun. Hak Asasi Manusia bersifat permanen, kekal, dan tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama. 

Islam juga mengakui dan menjamin hak dan kebebasan menyampaikan pendapat. Namun kebebasan berpendapat dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang memiliki etika, tanggungjawab, dan aturan yang jelas. Islam menganjurkan umatnya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Disinilah konsep kebebasan memiliki pertautan dengan hukum dan  moralitas.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan kita, masing-masing elemen bangsa harus benar-benar menyadari bahwa di atas kebebasan ada hukum. Dan di atas kebebasan dan penegakan hukum, ada etika. Kebebasan dan hukum akan memperkokoh semangat kebangsaan dan kerakyatan, sementara  etika merupakan pesan ketuhanan dan kemanusiaan.

Saudara-saudara,

Saat ini,  bangsa kita dipandang oleh dunia  tidak sekedar sebagai Negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di muka bumi ini, tetapi juga diharapkan dapat menunjukkan eksistensi sebagai bangsa yang besar dan bermoral. Bangsa yang konsisten mengaktualisasikan nilai-nilai universal  Al-Qur’an dalam Hukum dan Kebebasan.  Kita harus dapat memberikan contoh kepada dunia sebagai insan yang beradab.  

Pada saat yang sama, kita juga harus menampilkan Islam yang indah, Islam  yang damai, dan  Islam yang melarang tindak kekerasan. Kita harus senantiasa menunjukkan wajah Islam yang ramah dan toleran. Islam yang menjadi rahmatan lil alamin---rahmat bagi semesta alam. Kita juga harus menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melunturkan citra Islam. Janganlah kita menganastanamakan Islam, tetapi pada praktiknya tidak menunjukkan jati diri keislaman.

Islam, tidak menghalalkan tindak kekerasan secara semena-mena, apalagi berlaku dzalim terhadap sesama. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tentu tidak dibenarkan. Apalagi tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama atau berdalih menegakkan agama. Tidak boleh ada sekelompok orang yang dengan sesuka hatinya melakukan tindakan main hakim sendiri. Perintah amar ma’ruf nahi munkar, harus dijalankan dengan aturan yang benar. Kita memiliki aturan dan pranata hukum yang harus kita taati bersama. Hukum harus ditegakkan. Keamanan dan ketertiban masyarakat, juga harus dijamin dan dijaga.

Negara kita menjunjung tinggi hukum. Hukum harus kita letakkan  dengan semestinya. Apabila ada pihak-pihak atau kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa berhak untuk melakukan tindakan di luar ketentuan hukum dengan dalih apapun, termasuk dalih agama, yang akan terjadi adalah kekacauan dan keonaran.

Negara kita juga menjunjung tinggi rasa keadilan. Tadi pagi saya membuka Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama dalam memberikan bantuan hukum bagi kaum tidak mampu yang tengah mencari keadilan. Kita ingin dengan berlakunya Undang-undang Bantuan Hukum, maka kita dapat menjamin  hak konstitu-sional  setiap  warga negara  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.    

Keadilan tidak lagi  hanya untuk mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Rakyat  tidak mampu atau tergolong  kriteria orang miskin, saat ini,  harus juga  dapat menikmati keadilan. Sudah saatnya kita memberikan perhatian penuh dan rasa keadilan bagi  masyarakat  yang tidak mampu dan awam hukum. Saya berharap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada serta anggaran yang telah kita siapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum miskin dan awam hukum tersebut.

Saya ingin mengingatkan sekali lagi, bahwa bangsa kita  adalah bangsa yang majemuk dengan masyarakat yang multikultural. Dalam masyarakat yang majemuk itu, keadilan dan sikap toleran menjadi sangat penting. Dapat dibayangkan jika di negeri ini tidak ada toleransi kepada sesama, maka bangsa kita dapat hancur berkeping-keping. Marilah kita pedomani Al-Qur’an untuk menjaga kehidupan yang harmonis. Marilah kita berkaca dari pengalaman kita sendiri dan juga pengalaman Negara-negara lain, bahwa egoisme yang berlebihan apalagi dalam bentuk radikalisme, hanya akan merugikan kehidupan dan masa depan bangsa kita.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi, saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk merenungkan makna peringatan Nuzulul Qur’an  yang setiap tahun kita selenggarakan di berbagai tempat dengan khidmat.

Di bulan mulia yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan Allah SWT ini, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, untuk meningkatkan iman, ilmu, dan kepedulian kita kepada sesama. Marilah kita tingkatkan solidaritas dan kesalehan sosial kita kepada kaum lemah,   kaum fakir, miskin, dan kaum dhuafa.

Ketika hari Rabu lalu saya menerima Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kita patut bersyukur, pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah melalui Baznas terus meningkat. Namun, semestinya dengan peningkatan ekonomi dan makin banyaknya kelas menengah di tanah air kita ini, pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah akan jauh lebih besar lagi nilainya.  Karena itulah, pada kesempatan yang khidmat ini, sekali lagi, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah melalui Baznas dan lembaga amil zakat di daerah-daerah sebagai bagian  dari amal saleh kita untuk memberikan hak-hak kaum miskin dan kaum dhuafa di negeri kita.

Melalui momentum peringatan Nuzulul Qur’an malam ini, marilah kita bangun kebersamaan, persatuan, dan kesetiakawanan kita dalam mem-bangun bangsa dan Negara kita menuju bangsa dan Negara yang lebih maju, adil, terhormat dan sejahtera.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan karunia-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan bangsa dan negara kita yang baldatun thayyibatun wa robbun gofur.

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 26 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Mau nulis hebat? Harus banyak baca

Leila Salikha Chudori

INFO TABAGSEL.com-Penulis novel "Pulang", Leila Salikha Chudori, berpesan kepada para penulis pemula agar lebih banyak membaca jika ingin menghasilkan karya hebat.

"Tidak mungkin kita bisa menjadi penulis kalau tidak banyak baca, makanya kalau mau menulis harus banyak membaca," katanya dalam acara Pesta Media di Galeri Nasional, Jakarta, Minggu.
 
Leila, yang juga wartawati senior majalah berita mingguan Tempo, mengatakan bahwa inspirasi menulis tidak bisa hanya didapat dari pengalaman sehari-hari atau bahkan diajarkan secara formal di bangku sekolah.

"Menulis adalah seni bermain kata-kata, dan merangkai cerita tidak bisa dilakukan kalau sumbernya terbatas," kata penulis yang telah merintis karirnya sejak berumur 11 tahun itu.

Leila merintis karyanya melalui cerita pendek (cerpen) untuk majalah Kawanku, Si Kuncung, Gadis, dan Hai. Ia adalah salah seorang putri dari tokoh pers A. Chudori (almarhum) yang pernah berkarir di Kantor Berita ANTARA dan The Jakarta Post.

Sederet karya wanita kelahiran Jakarta,  12 Desember 1962 tersebut mendapat berbagai penghargaan, diantaranya "9 dari Nadira" yang terbit pada 2009 diganjar penghargaan sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Buku kumpulan cerpennya "Malam Terakhir" diterjemahkan ke bahasa Jerman Die Letzte Nacht (Horlemman Verlag).

Novelnya yang berjudul "Pulang" terbit pada 2012 dan langsung mendapat sambutan hangat dari pecinta sastra.

SOROT:Semua Mamalia Besar di Sumatera Kini Diambang Kepunahan

Salah satu harimau Sumatera yang terjerat di perkebunan. Foto: WWF-Indonesia

INFO TABAGSEL.com-Tubuh seorang pria bernama Karman Lubis ditemukan tewas di sebuah perkebunan karet. Kepalanya yang hilang, ditemukan beberapa hari kemudian beberapa kilometer dari jasadnya. Penduduk bahkan belum menemukan tangan kanannya. Pria ini tewas diterkam harimau Sumatera yang menghuni Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan dia adalah salah satu dari lima korban tewas yang ditemukan di sekitar taman nasional tersebut dalam lima tahun terakhir.

Dalam artikel yang dimuat di harian The Guardian di Inggris dan ditulis oleh John Vidal ini disebutkan bahwa perebutan wilayah antara manusia dan satwa liar kini semakin meningkat ke level berbahaya di Sumatera, seiring dengan meningkatnya deforestasi, ekspansi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang telah menyebabkan terfragmentasinya habitat serta mendorong satwa-satwa liar ini untuk keluar dari wilayah mereka. Jumlah pasti harimau Sumatera sendiri tidak diketahui, namun diperkirakan di alam liar spesies ini masih tersisa antara 300 hingga 500 individu dan tersebar di 27 lokasi.

Batang Gadis adalah salah satu habitat terakhir harimau Sumatera, dimana diperkirakan sekitar 23 hingga 76 individu menghuni hutan tropis yang masih rapat di tempat ini. Jumlah ini adalah nyaris sekitar 20% dari seluruh harimau Sumatera yang tersisa. Kondisi harimau Sumatera sendiri juga semakin rentan, mengingat harganya di pasaran mencai 50.000 dollar.

Gajah Sumatera mati diracun di perkebunan di tepian taman nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: WWF-Indonesia

Para aktivis lingkungan sangat khawatir, jika tiak ada tindakan nyata yang dilakukan , harimau Sumatera akan menyusul dua saudaranya, yaitu harimau Bali yang dinyatakan punah tahun 1937 dan harimau Jawa yang ditemukan terakhir di era 1970-an.

Banyak sekali harimau Sumatera terbunuh akibat ketidaksengajaan. Pada bulan Juli 2011 silam, salah satu harimau Sumatera ditemukan terjerat di perbatasan perkebunan pulp and paper milik perusahaan Asia Pulp and Paper, dimana hutan alami sudah ditebang habis. Sementara harimau lain ditemukan terbunuh di pagar listrk yang dipasang oleh para petani untuk menghindari pencurian.

Tak ada satupun spesies yang cukup aman masa depannya di Sumatera saat ini. Sebuah perusahaan pertambangan emas milik Australia bahkan kini beroperasi di lahan seluas 200.000 hektar yang bertumpang tindih dengan Taman Nasional Batang Gadis, sementara perambahan juga terus merangsek ke dalam wilayah taman nasional ini di sisi yang lain.

Beberapa spesies lain di Indoneia, bahkan bernasib lebih buruk dari harimau Sumatera. Kebakaran hutan yang meluas, yang kebanyakan disulut akibat pembersihan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah membawa bencana bagi orangutan Sumatera. Ribuan orangutan diperkirakan mati terbakar akibat terjebak api di Sumatera dan Kalimantan.

Wilayah satwa liar di hutan hujan tropis, kini semakin dibatasi, ungkap lembaga WWF di Jakarta. Dari sembilan wilayah yang tersisa di Sumatera, hanya tujuh yang dinilai layak. “Nasib orangutan Sumatera sangat terkait erat dengan laju hilangnya hutan. Jika kita ingin menyelamatkan orangutan Sumatera kita harus menyelamatkan hutan yang menjadi rumah mereka,” ungkap Barney Long, pakar spesies WWF Asia.

Spesies lainnya, yaitu badak Sumatera juga bakal punah dalam beberapa tahun akibat perburuan dan kerusakan habitat. Sebuah laporan dari IUCN (International Union for Conservation of Nature) bulan lalu memperkirakan jumlah badak Sumatera kini sudah kurang dari 100 individu yang ada di alam liar.

Para ahli sendiri mengkhawatirkan, spesies ini akan punah dalam waktu 20 tahun, dan kini mereka akan melakukan upaya pemindahan individu antara Indonesia dan Malaysia. Bulan Juni tahun 2012 silam, seekr bayi badak Sumatera lahir di penangkaran di Way Kambas, Lampung, dan ini adalah anak badak keempat yang berhasil lahir di penangkaran dalam satu abad. Pusat penangkaran serupa, dengan sebagian besar wilayah berhutan, juga dibuat di Malaysia. Kedua penangkaran ini yang kini memiliki delapan individu badak, dipandang sebagai sebuah kebijakan yang memberikan harapan bagi masa depan badak Sumatera.