“Untuk program satu juta rumah, pada tahap I saat ini sedang dibangun 22.810 unit. Pada saat pencanangan tanggal 29 April nanti akan dilakukan ground breaking sebanyak 103.135 unit rumah. Sisanya setelah pencanangan akan dibangun 205.748 unit,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian PUPR Djoko Mursito, Kamis (23/4).
Djoko Mursito mengatakan realisasi Program Satu Juta Rumah terdiri dari 603.516 unit rumah MBR dan 396.484 unit rumah untuk Non MBR. Dari total jumlah MBR, tahap I dibangun sebanyak 331.693 unit, tahap II dibangun 98.020 unit dan tahap III dibangun 173.803 unit.
Momentum pencanangan akan dirangkai dengan Hari Buruh Nasional 2015.
Kegiatan saat pencanangan yaitu pelaksanaan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan 2 (dua) Tower Rumah Susun Sewa untuk pekerja/buruh di Kabupaten Semarang dengan kapasitas 184 unit sarusun.
Pada saat iyu, Presiden dijadwalkan meluncurkan kebijakan pembiayaan perumahan, dengan penurunan suku bunga KPR-FLPP dari 7,25% menjadi 5% dengan masa kredit sampai dengan 20 tahun bagi MBR.
Pemberian Bantuan Uang Muka sebesar Rp. 4 juta kepada MBR yang akan membeli rumah pertamanya melalui KPR-FLPP, Penurunan pembayaran uang muka oleh MBR kepada Bank Pelaksana dari 5% menjadi 1% untuk KPR FLPP Rumah Susun serta Penyerahan secara simbolik Surat Persetujuan Kredit kepada MBR oleh Bank BTN.
Pada kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan beberapa MoU:
1. Penandatanganan MOU antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Percepatan Penyediaan Rumah Umum Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah.
2 Penandatanganan MOU antara BPJS-T dengan Gubernur Jawa Tengah tentang pembangun rumah susun sewa oleh BPJS-T untuk pekerja/buruh di Jawa Tengah. Menurut Djoko Mursito, potensial pembiayaan Program Satu Juta Rumah terdiri dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 8,1 triliun, BPJS Ketenagakerjaan Rp 48,5 triliun, Bapeprtarum – PNS Rp 3,1 triliun, PT Taspen Rp 2 triliun, Perum Perumnas Rp 1 triliun dan FLPP Rp 5,1 triliun. Kebutuhan pembiayaan tersebut telah memperhitungkan penurunan suku bunga KPR FLPP dari 7,25% menjadi 5%, dan penurunan uang muka menjadi 1%
