"Bila membandingkan manfaat dan mudaratnya, tidak ada jaminan sistem pemilu terbatas oleh parlemen lebih baik dari sistem pemilu langsung," kata Amir di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat, 12 September 2014.
Bahkan, Amir tak ragu menyebut demokrasi Indonesia alami kemunduran bila Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan. "Indonesia sudah mendapat apresiasi dunia karena berhasil menyelenggarakan sistem pemilu langsung dengan sangat baik selama satu dekade ini," kata Amir.
Menurut Amir, pemilu kepala daerah oleh parlemen memang lebih mudah, praktis, dan efisien. Namun, alasan itu tidak cukup sebagai pembenaran agar masyarakat Indonesia tak perlu bersusah payah meningkatkan kualitas demokrasi. "Tak bijak rasanya mengorbankan perkembangan demokrasi dengan alasan praktis semata," kata Amir.
RUU Pemilihan Kepala Daerah sedang ramai dibicarakan. Pasalnya, rakyat tak dapat lagi memilih langsung kepala daerah bila rancangan disahkan. Sebagai gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih gubernur, bupati, atau walikota.
Bergulirnya kembali rancangan ini diinisiasi oleh Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden. Mereka menghendaki pemilu kepala daerah secara terbatas sebab menguasai jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 31 provinsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar