DAFTAR BERITA

Jumat, 04 Juli 2014

Kendala Penyaluran Tunjangan Profesi Guru


INFO TABAGSEL.com-Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi guru mengalami banyak kendala dan persoalan.


Kendala dan persoalan pencairan TPG sebenarnya terjadi di daerah Kabupaten dan kota.Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dikmen Kemdikbud A. Budi Pribadi menjelaskan tunggakan tunjangan guru 2010-2013 terhitung Rp8 triliun.

"Akhirnya, BPKP melakukan audit terhadap tunggakan itu, ternyata tunggakan yang belum dibayarkan hanya Rp4 triliun, lalu Kemdikbud menghitung tunjangan guru yang sudah ditransfer Kementerian Keuangan ke daerah, ternyata nilainya mencapai Rp6 triliun," katanya.

Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa Kemdikbud sebenarnya tidak mempunyai tunggakan tunjangan guru, karena anggaran tunjangan guru yang ada di kas daerah justru lebih banyak. "Artinya, uang untuk tunjangan guru itu sesungguhnya sudah ada di daerah," katanya.


Sebenarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat aturan yang jelas tentang TPG.Bagi guru yang tidak memenuhi syarat tidak akan memperoleh SK Dirjen,Sementara yang memenuhi syarat akan diterbitkan SK dirjennya dan berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 61/PMK.07/2014. Berdasarkan pasal 4, PMK Nomor : 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman umum dan alokasi tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2014, penyaluran atau pencairan tunjangan profesi / sertifikasi guru dilakukan secara triwulanan dengan mekanisme pemindahan buku dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Kas Umum Daerah, yaitu:
 

a. Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014;
b. Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juni 2014;
c. Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan September 2014;
d. Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Nopember 2014

Pada pasal 5 PMK Nomor 61/PMK.07/2014 dinyatakan Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran atau Pencairan Tunjangan Profesi (TP) atau Sertifikasi guru PNS kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014;
Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juli 2014;
Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan Oktober 2014;
Pencairan Tunjangan Profesi / sertifikasi Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Desember 2014.



Berdasarkan info dari website Kemendikbud, Pembayaran atau pencaiaran tunjangan guru PNSD untuk triwulan 1 atau pertama dilakukan pada bulan April 2014, yaitu pada tanggal 9-14 April 2014 sambil melakukan kelengkapan administrasi seperti SK Penerima Tunjangan. Kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 pun akan dibayarkan pada triwulan I.

Terkait penyaluran dana Tunjangan Profesi / Sertifikasi Guru Triwulan 1 Tahun 2014 dan Carry Over Tahun 2010-2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran kepada Walikota/Bupati agar penyaluran TPG Triwulan 1 Tahun 2014 dan Carry Over dana TPG paling lambat tangal 30 April 2014.

Sedangkan untuk pencairan Tunjangan profesi guru / sertifikasi guru triwulan 2 tahun 2014 seharusnya dicairkan pada bulan Juli 2014 ini. Khusus pencairan Tunjangan profesi / sertifikasi guru triwulan 3 dan 4 tahun 2014 terlebih dahulu perlu ada SKTP periode 2 tahun 2014 yang kemungkinan besar baru diterbitkan antara bulan Agustus - September 2014. Untuk kelancaran pencairan tunjangan profesi / sertifikasi guru triwulan 3 dan 4 tahun 2014 kepada semua operator sekolah harap segera menguptodate data pokok kependidikan atau dapodik. Uptodate data dapodik akan dimulai bulan Juli 2014 ini.

Bagi Anda yang membutuhkan PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman umum dan alokasi tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2014 silahkan klik link download di bawah ini:



Setelah adanya PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tersebut guru sebaiknya segera mengecek penerbitan SK Tunjangan Profesi (SKTP), karena SKTP menjadi dasar pencairan tunjangan profesi. SKTP yang mulai tahun ini diterbitkan 2 kali dalam setahun diberikan kepada guru yang telah bersertifikat pendidikan yang telah memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam pada mata pelajaran yang linear (dapat juga 24 jam mengajar dengan tugas tambahan yang ekuivalen dengan jam mengajar). Mata Pelajaran Linear dalam istilah SKTP atau dapodik adalah kesesuaian antara bidang studi saat sertifikasi dengan mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan (diampu) dalam proses pembelajaran di sekolah.

Tidak ada komentar: