Mereka tidak tahu, apa yang akan dilakukan jika gagal menjadi CPNS, lantaran ke depan sudah tidak boleh lagi ada tenaga honorer kerja di instansi-instansi pemerintahan, pusat dan daerah.
Sekretaris Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya Dadan Lutfi Ansahari pun mengancam akan mengerahkan anggotanya menggelar aksi demo, jika masalah ini belum juga ada kejelasan.
“Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah kabupaten jangan salahkan kami jika kami nantinya ngabring ke kantor pemerintah,” ujar Dadan kemarin.
Dadan pun berharap honorer K2 yang tidak lolos bisa mendapatkan kejelasan nasib dan keadilan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami kecewa dengan keputusan pemerintah pusat yang menyatakan istilah honorer akan dihapuskan. Terus nasib honorer K2 yang tidak lolos ke depannya seperti apa? Ini yang saya sesalkan,” geram Dadan.
Keputusan itu, ujar Dadan, dianggap sangat tidak adil, karena dinilai sepihak dan menyakitkan. “Sementara kami bekerja berdasarkan kebutuhan instansi terkait. Keputusan ini seperti habis manis sepah dibuang,” imbuh Dadan.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin menuturkan saat ini pihaknya hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Semoga nanti keputusannya berpihak kepada kawan-kawan kita,” ujar Iin saat dihubungi Radar lewat sambungan telpon pada Senin (3/2) petang. (jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar