Telebih untuk honor yang mengalami penundaan beberapa kali dan bahkan dilakukan bertahap tanpa ada batasan waktu yang jelas, menurutnya, membuka celah transaksional.
"Saya heran kalau begini, patut diduga proses seleksi syarat ditunggapi kepentingan politik tertentu. Menjadi instrumen politik jelang pemilu, selain ada indikasi transaksional, entah dalam bentuk uang atau tidak," kata Arif kepada JPNN, Senin (10/2).
Menurutnya, hingga saat ini Komisi II DPR selaku mitra kerja pemerintah bidang pemerintahan, termasuk mitra Kementerian PAN-RB, belum mendapat penjelasan gamblang terkait rekruitmen CPNS tahun 2013 maupun rencana penerimaan 2014.
Soal pengumuman, lanjutnya, DPR sudah meminta pengumuman dilakukan bersama-sama dan transparan. Bukan seperti yang terjadi saat ini, di jadwal pengumuman tertunda-tunda dan tak ada kejelasan waktu.
"Jadi kesimpulan kita dalam rapat dengan Kemenpan-RB, tetap diumumkan bersama-sama sesegera mungkin. Kita minta pemerintah jelaskan secara gamblang, apa sebabnya tertunda, bagaimana proporsional rekruitmen dan lain-lain, tapi belum semua dijelaskan," bebernya.
Dalam RPD dengan Kemenpan RB pada 29 Januari 2014, lanjutnya, DPR juga meminta Menpan-RB Azwar Abubakar menjelaskan masalah afirmatif dengan pertimbangan kearifan lokal. Namun karena tidak semua dijawab dengan gamblang, Komisi II meminta jawaban tertulis tapi belum diberikan sampai sekarang. "Kita tunggu jawaban tertulis soal rekruitmen CPNS ini," tegas Arif. (jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar