 |
“Dalam studi kami ada temua menarik yaitu tentang dana cicilan. Dana itu harus diproses secara akuntabel. Temuan kami menemukan harus dibangun sistem akuntabel pengelolaan dana cicilan agar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dana yang sudah dikumpulkan kemudian penyimpanannya diserahkan pada bank lain yang kemudian kinerja akuntabilitas dipersoalkan. Dana itu bisa hilang,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (5/2).
Sekitar Januari 2013, KPK menelaah laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji. KPK juga mengirimkan tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji 2013.
Selain itu, dalam hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pengelolaan dana haji 2004-2012, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun.
Bambang mengatakan, selain penyelidikan, KPK juga tengah melakukan studi kajian yang menghasilkan rencana aksi terkait dana haji. Dalam studi itu, KPK sudah berdiskusi dengan DPR, pemerintah termasuk Presiden untuk membenahi proses penyelenggaran haji yang rawan korupsi.
Lanjutnya, temuan itu dirumuskan dalam rencana aksi yang dikawal terus oleh KPK. "Tiap dua bulan sekali, KPK akan menanyakan perkembangan itu ke pihak terkait." (Metrotvnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar