Presiden Minta OJK Buka Akses Keuangan Bagi Masyarakat Bawah

INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta lembaga keuangan termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih mengakar dengan menciptakan produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Presiden mengharapkan industri keuangan nasional dimasa-masa mendatang  mengakar ke bawah, dengan membuka akses keuangan bagi masyarakat di bawah secara inklusif," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad dalam konferensi pers seusai bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1).

Namun begitu, kata Muliaman Darmansyah Hadad, Presiden mengharapkan OJK juga juga memenuhi kebutuhan masyarakat menengah atas yang makin tinggi, menyediakan produk keuangan, dan pembiayaan pembangunan  infrastruktur.

Menurut Muliaman, OJK sudah mulai beroperasi di seluruh Indonesia mulai Banda Aceh hingga Jayapura. Untuk sementara, OJK saat ini menempati gedung BI. Di masa mendatang, OJK akan terus melakukan penguatan di daerah, baik dalam pengawasan perbankan maupun melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat luas.

Sementara Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan bahwa saat ini OJK telah menjadi lembaga keuangan yang utuh, yang telah menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan pasar modal, kegiatan lembaga keuangan non bank, mengawasi kegiatan perbankan sesuai yang diatur UU OJK.

Pada pertemuan dengan Presiden SBY itu, jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Dewan Komisioner OJK melaporkan kepada Presiden SBY perihal pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK, yang sudah mulai berjalan sejak 31 Desember 2013.

Jaga Koordinasi

Presiden mengharapkan BI dan OJK senantiasa membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang keuangan, melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang terdiri dari Pemerintah, BI, OJK dan LPS,  baik dalam kondisi ormal maupun dalam keadaan krisis.

"Kami berharap koordinasi dan komunikasi terus berjalan bukan hanya di level kebijakan tetapi di level teknis pun berjalan dengan baik," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad.

Presiden mengingatkan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi  krisis 2005 dan 2008 berkat koordinasi dengan baik. Dengan demikian, koordinasi yang baik , akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan dengan koordinasi, diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional.

"Hal ini akan terwujud kalau lembaga-lembaga sektor keuangan melakukan koordinasi, sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh rakyat secara menyeluruh," kata Agus.

Sebagaimana diketahui, Presiden SBY  meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada November 2013 lalu. Peluncuran cetak biru ini diharapkan mendorong keuangan yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat menuju jasa keuangan inklusif.

Gubernur BI Agus Martowardojo. bertemu Presiden SBY bersama  Dewan Komisioner OJK terdiri atas Muliaman Hadad sebagai ketua, Nurhaida (anggota), Firdaus Djaelani (anggota), Kusumaningtuti Sandriharmy (anggota), Ilya Avianti (anggota), Nelson Tampubolon (anggota), Rahmat Waluyanto (anggota), Halim Alamsyah (anggota ex-officio dari BI), dan Anny Ratnawati (sebagai anggota ex-officio dari BI).

Sementara Presiden SBY didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Menkeu M. Chatib Basri.