Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua, pimpinan DPR Papua dan Papua Barat, serta para bupati dan walikota se Papua itu, kedua Gubernur telah menyampaikan pokok-pokok pikiran masing-masing yang sudah dituangkan di dalam draf awal terhadap nilai tambah dari Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Draf tersebut dihasilkan dari 12 kali pertemuan diantara Tim Papua Barat dan Tim Papua dengan diasistensi oleh akademisi dari Universitas Cendrawasih serta Kementerian Dalam Negeri. Draf awal itu segera akan disinkronkan kembali antara kedua gubernur, namun 95 persen materinya sudah disepakati,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan seusai pertemuan silaturahmi Presiden dengan para tokoh Papua dan Papua Barat.
Menurut Djoko, Presiden SBY menyampaikan rasa syukurnya atas perkembangan dalam pembicaraan mengenai perluasan dan pemberian nilai tambah Otonomi Khusus itu. “Syukur-syukur kalau dalam 3-4 bulan ke depan, sudah bisa dirumuskan bersama, sudah bisa disinkronkan dengan Undang-Undang yang lain, sudah bisa kita sinkronkan dengan Undang-undang yang menyangkut Kementerian dan Lembaga dan yang penting adalah tidak bertentangan dengan UUD RI,” kata Presiden SBY sebagaimana dikutip Menko Polhukam.
Menko Polhukam menjelaskan, semangat dalam pembicaraan itu adalah bagaimana memberikan nilai tambah otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat di dalam perimbangan keuangan, pembagian hasil, di bidang energi, kehutanan, kelautan, perhubungan, dan sebagainya.
Paralel dengan percepatan dan perluasan pembangunan di Papua, lanjut Menko Polhukam Djoko Suyanto, substansi pokok lainnya adalah bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat bersama-sama menghimbau penghentian tindakan kekerasan.
“Seluruh elemen pemerintah Papua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghimbau mereka yang sekarang masih berada di hutan dan mengangkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita, sama-sama membangun di daerahnya,” tegas Djoko dalam konperensi pers yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Gubernur Papua serta Gubernur Papua Barat itu.
Rekonsiliasi
Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pihaknya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saat ini sedang dan akan terus melaksanakan rekonsiliasi di beberapa daerah konflik bersenjata atau konflik pemilukada.
“Sudah kita laksanakan pertemuan dengan saudara-saudara berseberangan bersama Panglima (Pangdam) dan Kapolda. Sekarang yang terjadi sekelompok orang yang memegang senjata yang menurut saya sebenarnya kriminal dengan berbagai tuntunan kebutuhan bukan bertujuan meminta-minta,” ungkap Lukas.
Menurut Gubernur Papua, pihaknya sudah meminta kepada Kapolda untuk melakukan operasi penegakan hukum. Ia menyebutkan, tidak semua daerah di Papua itu konflik, namun lebih kepada persoalan lokal, konflik pilkada.
“Kita menginginkan di Papua, pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung. Kita mau lewat DPR karena ini sistem kekerabatannya luar biasa. Kalau pemilihan langsung, budaya kita, budaya orang Papua, tidak bisa karena komunal, hidup bersama, milik bersama,” tegas Lukas.
Adapun Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengatakan, kondisi di Papua Barat saat ini sangat kondusif. “Papua merdeka itu tidak ada, Papua itu sudah negara kesatuan RI,” tegas Abraham. (Humas Setkab/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar