Dalam diskusi yang diselenggarakan DPD Partai Gerindra Sumut di Medan, Kamis [09/01], Kasubdit 3 Direktorat Reskrim Khusus Polda Sumut AKBP Juda Nusa Putra mengatakan, prioritas itu ditetapkan setelah pihaknya mendapatkan informasi mengenai banyak dugaan korupsi di sektor konstruksi.
Selain itu, pihaknya juga telah mendapatkan data tentang dugaan korupsi di sektor konstruksi tersebut dari sejumlah organisasi dan penggiat antikorupsi di Sumut. Namun Juda tidak menyebutkan nama daerah atau proyek tertentu yang akan diusut penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut.
Pada 2013, kata dia, kasus korupsi yang menjadi prioritas Polda Sumut adalah pengadaan alat kesehatan (alkes) yang dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota.
Dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya dugaan korupsi pengadaan itu di tujuh daerah yakni Labuhan Batu Selatan, Toba Samosir, Samosir, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
Dugaan korupsi pengadaan alkes di Sumut tersebut cukup menonjol karena kerugian negara yang ditemukan di seluruh daerah cukup besar yakni diatas Rp5 miliar.
Salah satu yang paling menonjol adalah pengadaan alkes di Labuhan Batu Selatan dengan pagu anggaran sekitar Rp20 miliar, sedangkan kerugian negara mencapai Rp12 miliar. “Berarti pengadaannya hanya sekitar 30 persen,” katanya.
Ia menambahkan, dari pengusutan yang dilakukan selama ini, umumnya modus praktik korupsi pengadaan alkes tersebut dilakukan dengan cara “mark-up” atau penggelembungan harga.
Pihaknya akan menyampaikan berbagai kekurangan dalam pengadaan alkes tersebut ke Kementerian Kesehatan agar prosesnya tidak dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. “Jadi, para ‘pemain alkes’ sudah mulai berpikir karena kita sudah tahu modus dan cara main mereka,” katanya. (ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar