Bukan itu saja, diduga setiap ada mutasi sekolah, maka ada banderol yang sudah ditentukan. Sehingga mahasiswa meminta lembaga penegak hukum memeriksa, menangkap dan mengadili Imron Lubis bersama sejumlah staf yang terlibat di dalamnya.
“Berdasarkan investigasi kami di lapangan, ada dugaan penggunaan DAK tahun 2012 sarat dengan penyimpangan. Karena itulah kami ingin menyampaikan aspirasi kami agar Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas realisasinya,” kata kordinator aksi, A Riski Nasution.
Disampaikan, berdasarkan pantauan mereka selama ini, bahwa Dinas Pendidikan diduga merupakan sarang pejabat koruptor yang hanya ingin mencari kekayaan, sehingga program peningkatan pendidikan di Madina tidak berjalan.
Dan semua program di Dinas Pendidikan selama dua terakhir diduga terjadi penyimpangan yang semestinya ini merupakan tamparan keras bagi lembaga penegak hukum di Madina. Namun faktanya aparat hukum seolah-olah melakukan pembiaran.
“Jika semua anggaran selalu terjadi penyimpangan, pendidikan di Madina tidak akan pernah berjaya jika masih dipimpin oleh Imron Lubis dan beberapa oknum stafnya yang saat ini sudah kaya raya,” ungkapnya.
Selain penggunaan DAK 2012 yang bermasalah, PMPMN juga menemukan sejumlah peyimpangan lainnya, seperti pada program beasiswa bagi mahasiswa. Menurut Riski, program beasiswa tahun 2012 tidak tepat sasaran, dan diduga penerimanya mayoritas adalah orang-orang titipan dari sejumlah pihak yang berkepentingan, termasuk untuk mencari keuntungan bagi pejabat di Dinas Pendidikan yang membidangi itu.
“Karena kami melihat banyak yang lebih layak menerima beasiswa, namun faktanya kami melihat terjadi nefotisme dalam menentukan penerima beasiswa itu,” tambahnya.
Kordinator lainnya, Muhammad Yahya mengatakan, harapan masyarakat dalam perbaikan dunia pendidikan di Madina masih sangat jauh dari apa yang ada saat ini. Itu disebabkan perbuatan oleh pejabat di dinas itu sendiri. Dan harapan masyarakat berbanding terbalik.
“Bahkan kami melihat bahwa Dinas Pendidikan Madina berupa sarang koruptor, mulai dari kelas teri sampai kelas kakap. Sangat banyak permasalahan di dinas itu yang endingnya adalah untuk menghancurkan dunia pendidikan di Madina.
Dan dari hasil investigasi kami, pelaksanaan DAK tahun 2012 tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis. Banyak sekolah yang telah kami crosceck ke lapangan bahwa semua rangkaian pelaksanaan DAK banyak melanggar aturan dan diindikasikan sarat dengan KKN.
Selain itu, permasalahan beasiswa kami nilai tidak tepat sasaran dan diduga yang menerima adalah titipan. Begitu juga dengan biaya cetak dan penggandaan dalam amatan kami sangat mubazir dan patut diduga sebagai pundi-pundi dari pejabat di dinas pendidikan,” bebernya.
“Untuk itulah, kami dari PMPMN menyatakan sikap meminta kepada Plt Bupati Madina untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan bersama beberapa orang stafnya, dan segera mencopot demi penyelamatan dunia pendidikan di Madina.
Kami juga meminta kepada Kajari Panyabungan untuk segera memeriksa Kadis Pendidikan Imron Lubis, begitu juga kepada Kapolres Madina agar segera menangkap Kadis Pendidikan bersama beberapa orang stafnya. Jangan ada pembiaran penyimpangan anggaran yang merugikan bangsa dan negara,” harap mereka.
Selama berorasi, puluhan mahasiswa mendapat pengawalan dari petugas Satpol PP dan petugas dari Polres Madina. Dan selama itu juga tak seorangpun pegawai dinas pendidikan yang menerima pengunjukrasa. Sekitar satu jam massa berorasi, mereka lalu membubarkan diri.
Pantauan METRO, selama aksi unjukrasa memang benar Kadis Pendidikan tidak berada di kantornya, begitu juga dengan stafnya yang lain, mulai dari Kabid hingga Kasi tak ada yang nampak di komplek kantor dinas pendidikan. (Metrosiantar.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar