INFO TABAGSEL.com-Menteri
Perindustrian MS Hidayat mengharapkan proses pengambilalihan PT
Indonesia Alumunium Asahan (Inalum) tidak melalui jalur arbitrase
sebagaimana pernah dikabarkan.
"Kami mengupayakan itu (arbitrase) tidak terjadi karena tim perunding berusaha meyakinkan pihak Jepang (Nippon Asahan Aluminium/NAA) agar mau melepas Inalum kepada Indonesia senilai 558 juta dolar AS," kata Menperin seusai menerima kunjungan tim bisnis Amerika Serikat-ASEAN di kantornya, Jakarta, Selasa.
"Sepakat atau tidaknya kami pantau sampai selesai dan bisa sampai tengah malam nanti. Satu hal yang pasti saya tetap 'standby' menerima telepon dari delegasi tim runding tentang perkembangan negosiasi dan jika diperlukan saya bersedia datang ke sana (lokasi negosiasi)," katanya.
Dia meyakini perundingan akan selesai tanpa ada "deadlock" sehingga arbitrase tidak akan turut serta dalam pengambilalihan Inalum.
Sebelumnya, pihak NAA bersikukuh biaya transfer pada USD650 juta dolar meski belakangan diturunkan ke USD626 juta. Akan tetapi, angka itu tidak sesuai dengan nilai yang diajukan pemerintah.
Indonesia awalnya mau membayar USD424 dan sudah dinaikkan senilai 134 juta ke USD558 juta.
"Silakan besok anda tanya lagi mengenai kelanjutannya," kata menteri kepada sejumlah wartawan.
"Kami mengupayakan itu (arbitrase) tidak terjadi karena tim perunding berusaha meyakinkan pihak Jepang (Nippon Asahan Aluminium/NAA) agar mau melepas Inalum kepada Indonesia senilai 558 juta dolar AS," kata Menperin seusai menerima kunjungan tim bisnis Amerika Serikat-ASEAN di kantornya, Jakarta, Selasa.
"Sepakat atau tidaknya kami pantau sampai selesai dan bisa sampai tengah malam nanti. Satu hal yang pasti saya tetap 'standby' menerima telepon dari delegasi tim runding tentang perkembangan negosiasi dan jika diperlukan saya bersedia datang ke sana (lokasi negosiasi)," katanya.
Dia meyakini perundingan akan selesai tanpa ada "deadlock" sehingga arbitrase tidak akan turut serta dalam pengambilalihan Inalum.
Sebelumnya, pihak NAA bersikukuh biaya transfer pada USD650 juta dolar meski belakangan diturunkan ke USD626 juta. Akan tetapi, angka itu tidak sesuai dengan nilai yang diajukan pemerintah.
Indonesia awalnya mau membayar USD424 dan sudah dinaikkan senilai 134 juta ke USD558 juta.
"Silakan besok anda tanya lagi mengenai kelanjutannya," kata menteri kepada sejumlah wartawan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar