INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan terkejut mendengar penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar, pada Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB di rumah dinasnya Kompleks Widya Chadra, Jakarta Selatan.
Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/10), Presiden SBY mengatakan bahwa dia merasakan kemarahan seluruh rakyat Indonesia atas kasus ini.
Presiden memandang perlu menyampaikan langsung kepada rakyat Indonesia, mengingat kasus hukum ini menyangkut sebuah lembaga negara yang penting dan menentukan, apalagi menyangkut pemimpinnya.
Selain itu, Presiden menilai menyangkut kehidupan demokrasi, yang oleh pemerintah tengah terus diupayakan pematangan dan peningkatan mutunya.
Begitu mendengar kabar penangkapan Bupati Gunung Mas, Presiden SBY sudah membicarakannya dengan Mendagri Gamawan Fauzi, dan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang.
Peran MK, kata Presiden, sangat kuat karena putusannya final, dan kasus yang diputus sangat fundamental, misalnya undang-undang, sengketa antar lembaga negara, sengketa dalam pemilihan umum kepala daerah.
"Bayangkan apabila putusannya salah, bayangkan kalau ada penyimpangan atas putusan itu. Tidak ada penyimpangan pun kalau putusannya salah karena mengikat dan final dampaknya tentu amat besar dalam kehidupan bernegara," kata Presiden.
Presiden SBY lalu mengingatkan para penegak hukum untuk adil, tidak main-main dengan politik, apalagi dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan.
Penangkapan Ketua MK, menurut Presiden, menjadi pelajaran bagi semua termasuk para hakim di manapun, untuk menghindarkan diri dari kepentingan politik.
"Betapa bahayanya, kalau putusan yang final dan mengikat itu ternyata tidak benar dan tidak tepat. Apalagi prosesnya ada penyimpangan," kata Presiden.
Presiden berharap lembaga-lembaga yang menerima mandat oleh undang-undang, oleh rakyat, seperti KPU, Bawaslu, DKPP untuk menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu dengan profesional, netral, tidak boleh berpihak, lurus. Demikian pun MK dan MA harus memiliki sikap yang sama, profesional, netral, dan lurus.
"Jadi kalau ada fit and proper test, itu menguji integritas, kapasitas, kesiapan. Bukan rahasia umum lagi, banyak proses pemilihan di negeri ini yang harus kita tata kembali," kata Presiden SBY seraya menambahkan bahkan begitu salah dalam memilih maka harga yang harus dibayar sangat tinggi.
Presiden mengakui adanya beberapa bupati yang terlibat dalam kasus hukum, korupsi, suap, mengguakan uang negara secara tidak sah, dan melakukan penyimpangan perizinan.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik buruk seperti itu. Saya meminta kalangan dunia usaha jangan juga mendorong atau mengajak sehingga bupati atau pejabat daerah melakukan kesalahan," katanya.
Sedang kepada kalangan politik, Presiden SBY meminta untuk tidak mencoba memasuki urusan penyelenggaraan pemerintahan, karena akan merugikan semua pihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar