Presiden: Aceh dan Papua Adalah Bagian NKRI. Ini Harga Mati Bangsa Indonesia

 INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (16/8) pagi, menyampaikan empat hal penting yang perlu dicermati saat ini.

Keempat hal penting itu, Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Dan Keempat, pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait dengan kewajiban negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, Presiden SBY menyatakan tekad untuk dengan segala upaya, memper-tahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah, yang secara sah merupakan bagian integral dari NKRI.

“Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia,” kata Presiden SBY dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman itu.

Presiden menyampaikan rasa syukurnya karena  konflik di Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya, segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk terus menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran, dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang dialami pada masa lalu.

“Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pinta Kepala Negara.

Adapun menyangkut masalah Papua, menurut Presiden SBY, pemerintah terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Soal penegakan hukum dan keamanan, kata Presiden, dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua.

Presiden juga menegaskan, bahwa Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua.

Selain itu, pemerintah juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.

Di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI itu, Presiden SBY sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. “Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia,” tegas Presiden SBY.

Kepala Negara berharap pendirian itu dipahami oleh semua pihak. “Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Menurut Presiden SBY, selama ini, Indonesia senantiasa menghormati kedaulatan  dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat. Oleh karena itu, Indonesia berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. 

Melalui penegasan itu, Presiden berharap agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. 

“Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain,” tegas Presiden SBY.

Pidato Kenegaraan Presiden RI yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI itu juga dihadiri oleh Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ibu Herawati Boediono, Ketua DPR Marzuki Alie, mantan Presiden BJ. Habibie, mantan Wakil Presiden Hamzah Has, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, anggota DPR-RI dan DPD-RI, para duta besar negara sahabat, dan para teladan dari seluruh tanah air.