INFO TABAGSEL.com-Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sudah menemukan titik cerah. Jembatan yang bakal menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini dipastikan takkan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Kordinator Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan, kesepakatan tersebut sudah dirumuskan oleh Tim 7 meski belum dibicarakan kepada Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
"Jadi sudah ada hasil dari tim 7, tapi belum dilaporkan. Tapi kesepakatannya sudah ada," kata Eko, usai menghadiri Indonesian Banking Expo 2013, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (24/5/2013).
Eko menjelaskan, kesepakatan yang diperoleh dari Tim 7 adalah pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) pembangunan JSS tetap dilaksanakan dan pembiayannya takkan menggunakan dana APBN. Tim juga sepakat melibatkan perusahaan BUMN dalam konsorsium yang akan dibentuk.
"Itu sudah sepakatlah, katakan semacam itu. Kalau nggak salah, itu tetap dilakukan untuk tidak melalui APBN tapi diminta BUMN lah yang berperan besar. Mungkin tidak satu BUMN lah ya, tapi konsorsium, itu sudah disampaikan begitu tapi kan belum dirapatkan lagi," jelasnya.
Eko menegaskan hingga kini belum diketahui BUMN mana yang akan ditujuk untuk menggarap proyek JSS tersebut. Begitu pula biaya yang akan ditanggung oleh mewujudkan megaproyek jembatan tersebut. "Tapi yang jelas perpresnya tetap berlaku " tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah telah menyerahkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 200 triliun ke investor swasta. Pemerintah hanya menyerahkan pembuatan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk digarap investor swasta yaitu bersama dengan pemerintah daerah Banten dan Lampung.
Hatta menyebutkan, pemerintah setidaknya memiliki tiga opsi untuk penyelesaian proyek tersebut. Pilihan tersebut akan segera diputuskan agar rencana groundbreaking sesuai waktu yang ditetapkan yaitu 2014.
"Apakah kami akan mengajak seperti apa yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres), atau melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta namun regulasi ada di pemerintah. Dan atau secara penuh digarap pemerintah," jelasnya. (Liputan6.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar