Pemerintah matangkan kebijakan BBM bersubsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa

Pemerintah masih mematangkan rencana penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu mengatakan detail yang harus disempurnakan antara lain kesiapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang hanya akan memasarkan satu harga BBM subsidi penuh atau BBM subsidi tidak penuh.

"Dari google dan peta ada 5000 lebih SPBU (di Indonesia-red), tidak menunjukkan ada tanda chaos dan cukup (bila kebijakan diterapkan-red). Kalau plat kuning rute tetap tidak kemana-mana, misal angkot lewat mana maka pompa bensin disini, sosialisasi lewat google bisa terlihat semua, sistem informasi berjalan dengan baik," kata Hatta.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai pengurangan subsidi BBM bagi kalangan masyarakat mampu dan bukan mencabutnya antara lain pertimbangan kemampuan masyarakat dan beberapa hal lainnya.

"Untuk soal harga saya belum bisa katakan yang jelas tidak pada harga keekonomian, (harga-red) Rp6500 (untuk BBM bersubsidi tidak penuh-red) kita dalami," katanya.

Ia memperkirakan bila tidak ada kebijakan baru terkait BBM bersubsidi, maka potensi penggunaan BBM bersubsidi 2013 dapat mencapai 53 juta kilo liter, melonjak tajan dari kuota sebesar 46 juta kilo liter.

"Yang jelas dari itu kita hitung kalau "doing nothing" kuota dari 46 juta kilo liter bisa loncat 53 juta kilo liter, dengan lakukan ini, maka akan naik juga 48,5 juta kilo liter sesuai kenaikan mobil 1,2 juta motor sekitar 8 juta," paparnya.

Hatta mengatakan persiapan detail atas rencana penerapan kebijakan harga subsidi penuh dan subsidi tidak penuh untuk BBM diharapkan selesai pada akhir April. Mengenai pemberlakuan kebijakan Hatta mengatakan akan diputuskan waktunya oleh Presiden dalam sebuah sidang kabinet dan diumumkan oleh Menteri ESDM.

"Perkiraan inflasi ada, namun harus dikendalikan. Keputusan pasti ada nanti. kita tunggu nanti, secepatnya. Landasan aturannya dari Kementerian ESDM, diputuskan dalam sidang kabinet dan diumumkan menteri," katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan kepolisian menyiapkan pengamanan bila ada upaya-upaya mengambil keuntungan ilegal dari disparitas harga BBM bersubsidi.

"Kalau ada disparitas harga dijelaskan, jangan memanfaatkan keuntungan dari ini, kalau lakukan hal nggak benar maka proses (hukum-red)," tegasnya di Kompleks Istana Presiden, Rabu siang.(Ant)