Wapres Boediono Terima Jokowi

Wakil Presiden Boediono berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. (Foto : Jo)

INFO TABAGSEL.com-Wakil Presiden Boediono menyambut baik sejumlah rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah transportasi dan banjir di ibukota. Pertemuan Wapres dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berlangsung di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu 16 Januari 2013, adalah pertemuan pertama Wakil Presiden dan gubernur baru DKI Jakarta sejak dilantik 15 Oktober lalu. 

"DKI Jakarta adalah wajah kita. Pemerintah pusat tidak mungkin lepas tangan. Dengan batas-batas yang kami miliki, kami akan senantiasa membantu maksimal upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan kota," kata Wakil Presiden kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gubernur DKI hadir bersama Asisten Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri, Kepala Bappeda Ibu Sarwo Handayani dan Direktur MRT Tribudi Rahardjo. Sesuai hari Rabu sebagai hari berbusana daerah di Pemda DKI Jakarta, ketiga pria menggunakan baju koko dan berpeci sedangkan Ibu Sarwo Handayani menggunakan kain dan kebaya.

Wapres mengatakan bahwa di masa lalu sudah ada sejumlah titik-titik kerjasama yang dijalin antara kantor Wakil Presiden dan Pemda DKI Jakarta yang bisa dimaksimalkan. Ia berseloroh mengatakan bahwa anggaran DKI Jakarta bahkan melebihi anggaran sejumlah kementerian di bawah pemerintah pusat, namun ada sejumlah hal yang bisa diupayakan bersama yakni koordinasi antar instansi dan kementerian/lembaga demi mempercepat pembangunan.

Di awal laporannya mengenai upaya perbaikan transportasi ibukota, Gubernur DKI melaporkan, Pemda DKI sepakat menerima tawaran porsi pembayaran 49% (pemerintah pusat) - 51% (Pemda DKI Jakarta) untuk pembiayaan pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) pada ruas Lebak Bulus - Hotel Indonesia, dari skema sebelumnya dimana Pemda DKI menanggung 58%. "49-51 Ini kami terima dulu karena kami tak mau berlama-lama hanya mengurusi persentase. Sudah 26 tahun direncanakan, ndak jadi-jadi," kata Gubernur DKI.

Namun, pada ruas berikutnya, yakni Hotel Indonesia - Kampung Bandan, Gubernur DKI mengatakan ia akan melakukan negosiasi dari awal dan meminta pemerintah pusat bisa mengambil porsi lebih besar. Ini mengingat beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemda DKI Jakarta antara lain cicilan proyek, subsidi busway dan subsidi tiket MRT kelak. Gubernur DKI juga mengatakan bahwa ia akan melakukan uji publik bagi setiap mega proyek di wilayah DKI Jakarta, terutama terkait dengan masalah biaya, subsidi, tiket dan lainnya dimana masyarakat bisa memberi segala bentuk masukan dan kritik.

Selain itu Gubernur DKI juga melaporkan tentang upaya penertiban bus ukuran sedang yakni Metro Mini dan Kopaja.

Dalam kesempatan itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koentoro Mangkusubroto mengajukan usulan agar DKI Jakarta mempertimbangkan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk mengembangkan jalur kereta api loopline yang bisa mengangkut sampai 1.2 juta orang/hari. Gubernur DKI menerima usul itu dan tak keberatan bila kelak DKI Jakarta ikut menyangga pembiayaannya bersama-sama dengan PT KAI dan pemerintah pusat. .

Mengenai upaya mengatasi banjir, Gubernur DKI melaporkan situasi banjir dan genangan yang menimpa hampir seluruh wilayah yang berada pada jalur Kali Ciliwung. Salah satu upaya yang akan digagas dalam waktu dekat untuk mengatasinya adalah membuat sodetan antara Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur sehingga air yang datang dari Bogor bisa dialirkan ke situ. Selain itu Gubernur DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan beberapa waduk penampungan air di luar wilayah DKI Jakarta seperti di wilayah Ciawi, Jawa Barat, demi menghambat laju air masuk ke ibukota.

Gubernur DKI juga melaporkan tentang upaya perbaikan (upgrade) perkampungan kumuh di Jakarta yang dananya mencapai Rp 40 Miliar per kampung, studi tentang terowongan dalam (deep tunnel) dan normalisasi Kali Pesanggrahan yang merupakan kerjasama Pemda DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Gubernur DKI juga membicarakan upaya relokasi masyarakat dari bantaran Kali Ciliwung yang jumlahnya mencapai 34 ribu kepala keluarga dan pembangunan rumah susun lainnya seantero ibukota yang merupakan kerjasama Pemda DKI dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Wapres menyambut berbagai upaya penyelesaian masalah tersebut dan meminta Kepala UKP 4 untuk terus melaksanakan koordinasi teknis dengan Pemda DKI Jakarta. Kantor Wapres pun akan berupaya membantu koordinasi Pemda DKI dan berbagai kementerian terkait. Wapres menyanjung kesuksesan Kanal Banjir Timur dan meminta agar Pemda DKI terus menjaga fasilitas umum tersebut dari pemukiman ilegal.