Presiden: Jangan bawa guru ke arena politik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ketiga kanan) didampingi Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono (kanan) dan Mendikbud M. Nuh (kedua kanan) memberi salam saat tiba memasuki ruang acara puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2012 dan HUT ke-67 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/12). Tema peringatan tahun ini adalah "Memacu Profesionalisasi Guru Melalui Peningkatan Kompetensi dan Penegakan Kode Etik." (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Bogor (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan yang tegas agar guru-guru di daerah tidak menjadi korban  pertarungan politik saat Pilkada.

"Itu tidak boleh terjadi. Saya ingatkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat baik pemilu maupun pilkada, tidak boleh membawa guru ke arena politik, tidak boleh bawa birokrat ke arena politik. Mereka harus independen," kata Presiden pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan peringatan HUT PGRI di Sentul, Selasa siang.

Yudhoyono mengingatkan guru adalah profesi yang tidak boleh terseret atau diseret ke pertarungan politik dan akhirnya menjadi korban.

"Mereka harus independen. Kalau punya hak politik ada aturannya," kata Presiden.

Presiden menegaskan bahwa aturan yang akan dikeluarkan Mendagri akan menghindarkan guru menjadi korban politik dan ini adalah etika politik yang harus ditegakkan.

PGRI sendiri meminta  guru tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pilkada karena menganggu kinerja dan tugasnya.

"Dalam otonomi ini, guru masih banyak yang menjadi korban politik pasca pilkada," kata Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistyo.

"Mohon ini dievaluasi sungguh-sungguh, sebelum terlalu menganggu kinerja guru," tegasnya.