FOTO : United Nations, New YorkA |
INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan pembentukan instrumen internasional untuk mencegah secara efektif upaya penghasutan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kekerasan berdasarkan agama dan kepercayaan. Instrumen ini berperan sebagai acuan yang harus ditaati oleh masyarak at internasional.
Seruan tersebut disampaikan Presiden SBY dalam pidatonya pada debat umum hari pertama Sidang ke-67 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9) siang waktu setempat.
Sebagai bangsa yang menghargai keragaman budaya dan agama, Indonesia menekankan pentingnya saling menghormati dan memahami antarpara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia menggarisbawahi bahwa dalam menerapkan kebebasan berekspresi setiap orang harus memperhatikan moralitas dan tatanan publik. "Kebebasan berekspresi itu tidak absolut," SBY menegaskan.
"Walaupun terdapat berbagai inisiatif yang diambil oleh berbagai negara di dalam PBB dan forum lainnya, penistaan agama dan kepercayaan terus berlanjut. Kita menyaksikan kembali wajah buruk dari bentuk penistaan agama dalam film Innocence of Muslims yang saat ini menyebabkan kegaduhan internasional," Presiden menambahkan.
"Untuk menerapkan langkah yang baik, kita juga perlu memajukan dan meneruskan proses dialog antarkepercayaan, peradaban, dan kebudayaan. Namun tentu saja dialog ini jangan sekadar menjadi dialog belaka, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kerja sama yang nyata sehingga berbagai komunitas yang berbeda budaya dan kepercayaan dapat bersama-sama saling menjaga satu sama lain. Komunitas seperti ini akan menjadi benteng perdamaian dan dapat mencegah pecahnya konflik bersenjata," SBY menjelaskan.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah melaksanakan diplomasi pencegahan. "Hampir semua sengketa pada dasarnya sulit diselesaikan, mereka tumbuh sebagai sesuatu yang nampak abadi namun sejarah membuktikan berbeda. Cepat atau lambat, akan terdapat pertemuan berbagai faktor yang akan menyediakan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa dan menghilangkan konflik dari sebagai pilihan," ujar Kepala Negara.
"Inilah yang kami lakukan di tingkat ASEAN yang memiliki potensi konflik di Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah dan kedaulatan telah dengan buruk mewarnai wilayah tersebut di abad ini. Namun kita dapat mengelola untuk membatasi, membangun saling percaya, dan saat ini melalui negosiasi yang serius diharapkan dapat mewujudkan code of conduct yang berkekuatan hukum di Laut Cina Selatan," terang Presiden SBY. (INFO TABAGSEL.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar