 |
| Ratusan elemen masyarakat Madina yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Madina melakukan aksi di gedung DPRD Madina, Kamis (27/9). Mereka menuntut agar segera mungkin DPRD Madina untuk menghentikan kisruh politik karena berakibat terganggunya program pembangunan di Madina.(Medan Bisnis/zamharir rangkuti) |
INFO TABAGSEL.com-. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Madina (FMPM), Kamis (27/9), mendatangi gedung kantor DPRD Madina. Massa menggugat kisruh yang terjadi, di internal DPRD Madina, bahkan sangat menganggu pembangunan.
“Mencermati dinamika politik di Madina, ternyata tidak lagi mencerminkan etika politik yang sehat dan wajar.
Proses demokratisasi seyogianya diperlihatkan anggota DPRD kepada masyarakat, tapi nyatanya dewan malah mempertontokan praktik politik yang tidak sehat,” kata Koordinator aksi FMPM, Abdul Muis Pulungan, Syahriwan Nasution (Koccu), Ahmad Yasin Nasution dan Saifuddin Lubis saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Madina, Kamis kemarin.
Kisruh yang terjadi di DPRD Madina, berawal dari kegagalan lobi-lobi politik di internal DPRD Madina sekitar 9 bulan lalu. Bahkan, isu ketidakadilan tentang bagi-bagi rezeki pasca pembahasan dan pengesahan R-APBD Madina TA 2012 mulai mencuat.
Lalu kemudian, melahirkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Madina AS Imran Khaitamy Daulay SH, serta ditindaklanjuti dengan pembentukan alat kelengkapan dewan versi kelompok pengusung mosi tidak percaya.
“FMPM melihat bahwa kisruh di internal DPRD Madina harus segera dihentikan, forum tidak melihat siapa benar dan salah di antara kelompok yang berseteru. Tapi, hari ini 500.000 jiwa rakyat Madina memandang kisruh tersebut, bukan lelucon politik yang lucu, bukan sebuah cerminan demokrasi yang sehat, dan tidak pula mencerminkan sikaf politisi yang berpikiran demokratis,” teriak pengunjukrasa.
Massa mengatakan, kisruh di internal DPRD Madina, mengakibatkan sejumlah agenda kerja DPRD Madina tertunda, mulai dari LKPJ Bupati, pembahasan KUA-PPAS P-APBD TA 2012, pembahsan dan pengesahan Rencana P-APBD TA 2012, KUA-PPAS R-APBD TA 2013, R-APBD TA 2013 yang sesungguhnya menurut aturan sudah mulai dibahas dan disyahkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
“Ini menyangkut hajat hidup rakyat Madina. Kebijakan fiscal daerah, rencana pembangunan daerah, dan keberlangsungan sistem pemerintah daerah. Semua itu, karena kisruh yang berujung pangkal di internal DPRD Madina, yang tidak menunjukkan politik sehat,” kata Abdul Muis Pulungan.
Massa menilai, jangan korbankan kepentingan rakyat dan daerah, hanya karena kedangkalan wawasan dan pemahaman anggota dewan, terhadap demokrasi dan sistem politik yang ada di DPRD Madina.
“Jangan pula kangkangi hak-hak rakyat, dan daerah karena arogansi politik kelompok parsial. Rakyat Madina bukan buta, tidak tuli, tidak bengal, dan tidak bodoh karena rakyat mengamati semua tingkah dan gerak gerik anggota DPRD Madina,” kata mereka.
Seluruh elemen masyarakat Madina galau karena sikap DPRD Madina, eksekutif galau, karena sejumlah agenda pembahasan tertunda. Padahal, eksekutif telah menyerahkan sejumlah rancangan agenda yang harus dibahas bersama-sama, asosiasi galau, karena sejumlah oknum anggota dewan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan paket proyek yang didanai APBD Madina TA 2012.
“Pemuda, mahasiswa, aktivis, praktisi dan akademisi galau, karena tidak pernah menemukan model politik dan system demokrasi yang saudara pertontonkan dalam berbagai tulisan karya ilmuan dan negarawan,” kata Muis.
Mereka mengaku bingung, karena melihat DPRD Madina sesungguhnya tidak memahami tatib yang mereka susun dan mereka sahkan sendiri. DPRD Madina, tidak mengerti demokrasi yang sebenarnya yang harus mereka perankan di lembaga yang terhormat itu.
Harus Disikapi
Secara terpisah, Ketua Peradi (Persatuan Advokad Indonesia) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel ) Ridwan Rangkuty SH MH, meminta kisruh di internal DPRD Madina, harus segera diselesaikan.
“Ini akan melihai hati rakyat Madina. Contohnya, program pembangunan akan terkendala,” kata Ridwan, kepada MedanBisnis, Kamis, di Panyabungan.
Menurut Ridwan, sebagian besar anggota DPRD Madina, sedang mempertontonkan kepada masyarakat sandiwara politik kotor, dagelan politik, murahan. “Secara tidak langsung, dewan ini juga mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pribadi, kelompok dan partai mereka saja. Mereka ini, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat Madina,” katanya.(Medanbisnis)
Proses demokratisasi seyogianya diperlihatkan anggota DPRD kepada masyarakat, tapi nyatanya dewan malah mempertontokan praktik politik yang tidak sehat,” kata Koordinator aksi FMPM, Abdul Muis Pulungan, Syahriwan Nasution (Koccu), Ahmad Yasin Nasution dan Saifuddin Lubis saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Madina, Kamis kemarin.
Kisruh yang terjadi di DPRD Madina, berawal dari kegagalan lobi-lobi politik di internal DPRD Madina sekitar 9 bulan lalu. Bahkan, isu ketidakadilan tentang bagi-bagi rezeki pasca pembahasan dan pengesahan R-APBD Madina TA 2012 mulai mencuat.
Lalu kemudian, melahirkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Madina AS Imran Khaitamy Daulay SH, serta ditindaklanjuti dengan pembentukan alat kelengkapan dewan versi kelompok pengusung mosi tidak percaya.
“FMPM melihat bahwa kisruh di internal DPRD Madina harus segera dihentikan, forum tidak melihat siapa benar dan salah di antara kelompok yang berseteru. Tapi, hari ini 500.000 jiwa rakyat Madina memandang kisruh tersebut, bukan lelucon politik yang lucu, bukan sebuah cerminan demokrasi yang sehat, dan tidak pula mencerminkan sikaf politisi yang berpikiran demokratis,” teriak pengunjukrasa.
Massa mengatakan, kisruh di internal DPRD Madina, mengakibatkan sejumlah agenda kerja DPRD Madina tertunda, mulai dari LKPJ Bupati, pembahasan KUA-PPAS P-APBD TA 2012, pembahsan dan pengesahan Rencana P-APBD TA 2012, KUA-PPAS R-APBD TA 2013, R-APBD TA 2013 yang sesungguhnya menurut aturan sudah mulai dibahas dan disyahkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
“Ini menyangkut hajat hidup rakyat Madina. Kebijakan fiscal daerah, rencana pembangunan daerah, dan keberlangsungan sistem pemerintah daerah. Semua itu, karena kisruh yang berujung pangkal di internal DPRD Madina, yang tidak menunjukkan politik sehat,” kata Abdul Muis Pulungan.
Massa menilai, jangan korbankan kepentingan rakyat dan daerah, hanya karena kedangkalan wawasan dan pemahaman anggota dewan, terhadap demokrasi dan sistem politik yang ada di DPRD Madina.
“Jangan pula kangkangi hak-hak rakyat, dan daerah karena arogansi politik kelompok parsial. Rakyat Madina bukan buta, tidak tuli, tidak bengal, dan tidak bodoh karena rakyat mengamati semua tingkah dan gerak gerik anggota DPRD Madina,” kata mereka.
Seluruh elemen masyarakat Madina galau karena sikap DPRD Madina, eksekutif galau, karena sejumlah agenda pembahasan tertunda. Padahal, eksekutif telah menyerahkan sejumlah rancangan agenda yang harus dibahas bersama-sama, asosiasi galau, karena sejumlah oknum anggota dewan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan paket proyek yang didanai APBD Madina TA 2012.
“Pemuda, mahasiswa, aktivis, praktisi dan akademisi galau, karena tidak pernah menemukan model politik dan system demokrasi yang saudara pertontonkan dalam berbagai tulisan karya ilmuan dan negarawan,” kata Muis.
Mereka mengaku bingung, karena melihat DPRD Madina sesungguhnya tidak memahami tatib yang mereka susun dan mereka sahkan sendiri. DPRD Madina, tidak mengerti demokrasi yang sebenarnya yang harus mereka perankan di lembaga yang terhormat itu.
Harus Disikapi
Secara terpisah, Ketua Peradi (Persatuan Advokad Indonesia) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel ) Ridwan Rangkuty SH MH, meminta kisruh di internal DPRD Madina, harus segera diselesaikan.
“Ini akan melihai hati rakyat Madina. Contohnya, program pembangunan akan terkendala,” kata Ridwan, kepada MedanBisnis, Kamis, di Panyabungan.
Menurut Ridwan, sebagian besar anggota DPRD Madina, sedang mempertontonkan kepada masyarakat sandiwara politik kotor, dagelan politik, murahan. “Secara tidak langsung, dewan ini juga mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pribadi, kelompok dan partai mereka saja. Mereka ini, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat Madina,” katanya.(Medanbisnis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar