INFO PALUTA.com-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan kondisi jalan nasional di Sumatera Utara (Sumut) masih buruk.
Dari 38.000 ruas jalan nasional yang rusak di seluruh Indonesia, 2.200 di antaranya berada di Sumut. Ironisnya, saat ini masih ada jalan nasional yang belum disentuh aspal atau masih tanah liat. “Memang Sumut termasuk salah satu daerah yang masih buruk kondisi infrastruktur jalannya. Tapi harus disadari bahwa Sumut merupakan daerah terluas dibandingkan daerah lainnya di luar Pulau Jawa,” ungkapnya kepada wartawan ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel),Rabu (20/6).
Dia mengatakan,saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan jalan nasional di Sumut, seperti di Aek Latong. Pembangunan jalan lintas Aek Latong diharapkan sudah dapat diselesaikan pada akhir 2012 sehingga masyarakat tidak perlu melewati jalan itu lagi.Untuk percepatan pembangunan, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar dari tahun 2011-2012. “Tapi untuk kebutuhan arus mudik,Aek Latong belum bisa dipastikan siap,” tuturnya.
Djoko mengatakan, untuk tahun 2012, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perbaikan jalan nasional di Sumut, sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas lainnya seperti untuk pengairan dan pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. “Dana di luar perbaikan jalan, pemerintah pusat sudah mengalokasikan Rp1 triliun lebih,”ujarnya. Selain itu, dia menegaskan akan membantu percepatan pembangunan jalan menuju kantor bupati yang ada di Kecamatan Sipirok.
“Pokoknya, semua jalan yang berstatus jalan nasional akan diperbaiki,”tuturnya.Dia juga menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Tapsel ini bertujuan untuk memantau semua pekerjaan yang dialokasikan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pekerjaan Umum (PU).“Bukan saja di Tapsel ini saja,tapi saya akan keliling untuk memantau pekerjaan pembangunan,” katanya. Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu mengakui bahwa jalan nasional yang masih tanah liat itu di Pantai Barat yang menghubungkan antara Kabupaten Tapsel dan Mandailing Natal (Madina).“Panjangnya puluhan kilo meter dan kondisinya masih tanah liat,”tuturnya.
Namun, secara keseluruhan, Syahrul mengatakan sudah banyak peningkatan perbaikan jalan nasional di Tapsel, terutama yang menghubungkan kabupaten itu dengan Tapanuli Utara (Taput). Sejumlah ruas jalan masih dalam kondisi perbaikan. Selain itu, tahun ini juga akan diperbaiki jalan nasional yang menghubungkan Tapsel dengan Tapanuli Tengah (Tapteng) hingga Sibolga. Sedangkan khusus untuk di Sipirok, selain perbaikan,pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk pelebaran jalan.
Syahrul pun berharap agar pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi dana perbaikan jalan nasional di Kabupaten Tapsel.Sebab Tapselmerupakan salah satu daerah lintas yang menghubungkanSumutdengan kota lainnya di Indonesia. Terpisah,KepalaPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan,anggaran yang disalurkan pemerintah pusat untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan di Sumut masih sangat rendah.Dia mencontohkan,pada TA 2010/2011, dana yang digelontorkan pusat hanya sebesar Rp800 miliar. Sementara pembiayaan yang dibutuhkan Rp1,3 triliun per tahunnya.
Harus Ada Penelitian
Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Sumut Khaidir Ritonga beranggapan, anggaran sebesar Rp45 miliar yang dialokasikan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan jalan lintas Aek Latong tidak akan menuntaskan perbaikan ruas jalan itu sebelum ada penelitian, guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada.“Tidak akan tuntas juga. Seharusnya ada penelitian yang lengkap sehingga dapat diketahui apa masih bisa dipertahankan atau tidak kontruksi ruas jalan tersebut,”katanya.
Khaidir mengatakan,tahun sebelumnya,pemerintah pusat juga sudah mengucurkan dana Rp56 miliar dan begitu juga tahun-tahun sebelumnya.Faktanya, ruas jalan Aek Latong tetap dalam kondisi buruk.“Tiap tahun mendapat dana, tapi tetap saja dikerjakan dengan cara sepotong-sepotong.Seperti tahun lalu,membuat jalan alternatif ke atas,”paparnya. Di kalangan legislatif sendiri, ungkap dia, situasi ini berbuntut mencuatnya krisis kepercayaan atas kinerja Dinas PU Bina Marga Sumut di kepemimpinan Marapinta Harahap. Sebagai ekses dari kinerja instansi itu yang dianggap tidak maksimal,anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu di tahun ini hanya Rp600 miliar.
Jumlah ini menurun dari tahun 2011yangmencapaiRp800miliar. Padahal,pada TA 2012,APBD Sumut meningkat drastis dari Rp3,8 triliun menjadi Rp7,6 triliun. “Banyak bermasalah, Rp600 miliar ini pun akan dievaluasi lagi nanti di APBD Perubahan,” ujar Khaidir. SINDO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar