KPK Pertanyakan Keuangan Partai Demokrat

Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (berbatik cokelat), mendatangi Gedung KPK untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap proyek Hambalang, Rabu, (27/6/2012). Anas terkait dengan kasus tersebut, setelah disebut-sebut dalam persidangan oleh terdakwa lainnya, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih tujuh jam terkait penyelidikan proyek Hambalang, Rabu (27/6/2012).
Seusai diperiksa, Anas mengaku ditanya penyidik sejumlah hal terkait Partai Demokrat. Salah satunya, terkait pengelolaan keuangan partai.
"Saya jelaskan soal pengelolaan atau manajemen partai secara keseluruhan termasuk pengelolaan keuangan partai, mulai partai, bagaimana laporan pertanggung jawabannya, auditnya, kewajiban partai kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan seterusnya," ujar Anas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/6/2012) seusai diperiksa.
Selain keuangan partai, Anas mengaku ditanya penyidik KPK soal struktur Partai Demokrat, mulai dari dewan pembina dan dewan pimpinan pusat DPP yang terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, kepala bidang, serta departemen-departemen. Kemudian, soal bagaimana struktur fraksi dan mekanisme fraksi Partai Demokrat bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Bagaimana fraksi bekerja, mekanisme, dan tata laksana kerja fraksi," ujarnya. "Apa tugas ketua umum, sekjen, pengurus-pengurus yang lain, dan juga ditanyakan apa fungsi ketua fraksi," tambah Anas.
Sebelum menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas menjabat ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Saat itu, Anas merupakan anggota Komisi X DPR yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Meskipun demikian, Anas mengaku tidak tahu soal proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang yang digarap Kemenpora tersebut.
KPK memeriksa Anas terkait penyelidikan Hambalang untuk mengklarifikasi sejumlah hal.Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan.
Nazaruddin mengatakan kalau Anas lah yang mengatur proyek tersebut. Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Hari ini, Anas kembali membantah ada aliran uang PT Adhi Karya selaku rekanan proyek Hambalang ke Kongres di Bandung.
"Tidak ada itu, itu cerita mati, halusinasi," ujarnya.