SANGTORAYAN -- Ratusan guru honorer dari berbagai tingkatan sekolah di Kabupaten Toraja Utara menggelar unjuk rasa dan mengepung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, kemarin. Mereka mempertanyakan perpanjangan surat keputusan (SK) Bupati Frederik Batti Sorring tentang pengangkatan tenaga guru honorer. Sebab, hingga sekarang belum dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Belum ada SK perpanjangan tenaga guru honorer 2012 yang diterbitkan Bupati. Sementara SK pengangkatan yang kami pegang sudah berakhir sejak 31 Desember 2011,” ungkap koordinator aksi Nikodemus saat berorasi, kemarin.
Dia mengungkapkan, ratusan guru honorer resah karena belum terbitnya SK perpanjangan. Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Disdik) Toraja Utara mengeluarkan pengumuman perekrutan tenaga guru sebagai honorer baru. Kebijakan itu pun dinilai sebagai taktik Disdik memangkas tenaga guru honorer yang saat ini berjumlah 817 orang. Sebagian di antaranya sudah mengabdi selama puluhan tahun di daerah terpencil dengan nasib dan kesejahteraan yang tak jelas. Para guru honorer ini mendesak DPRD memaksa Pemkab menerbitkan SK perpanjangan tenaga guru honorer 2012 dan mencabut pengumuman perekrutan tenaga guru honorer baru.
“Kami akan terus berunjuk rasa dan pasti pelaksanaan ujian praktik SMP dan ujian tengah semester SD akan terganggu,” ungkapnya. Unjuk rasa ini berlangsung tertib dan dikawal puluhan aparat kepolisian. Saat aksi berlangsung, seluruh anggota DPRD sedang mengikuti rapat paripurna dengan agenda hearing dengan Pemkab, terkait tuntutan para guru honorer tersebut. Tak lama sidang berlangsung, pengunjuk rasa kemudian menerobos masuk ke dalam gedung DPRD dan ikut mendengarkan sidang paripurna.
Sekretaris Kabupaten Toraja Utara Lewaran Rante La’bi mengaku, Pemkab tidak bisa mengurangi jumlah tenaga guru honorer yang ada sekarang. “Yang bisa dilakukan Disdik, yakni menata kembali tenaga guru honorer sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensinya,” ujarnya.
Sumber : Seputar Indonesia
