Sekda Madina Diminta Non aktif

INFO PALUTA.com-Saling dorong terjadi antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja Mandailing Natal (Madina) dengan pengunjukrasa, ketika massa bersikeras dipertemukan dengan Bupati Madina H.M Hidayat Batubara dalam aksi di depan Kantor Bupati Madina di Komplek Perkantoran Paya Loting,Kamis (9/2),demikian dirilis Berita Sore.
Aksi ini mereka lakukan untuk mendesak Bupati Madina segera menonaktifkan Sekretaris Daerah (Sekda) Madina M. Daud Batubara yang diduga terkait kasus dugaan korupsi Rp 4,9 miliar bersumber dari APBD Padangsidimpuan 2007, yang kasusnya sedang ditangani Kejatisu.
Pantauan Waspada di lapangan, saat itu massa meminta dijumpakan langsung dengan Bupati Madina H. M.Hidayat Batubara, namun karena Bupati tidak berada di tempat diarahkan ke Asisten.
Mendengar asisten yang akan dijumpai, massa menolak. Mereka tetap bersikukuh harus jumpa dengan Bupati. Karena memaksakan diri harus jumpa dengan Bupati, massa sempat saling dorong dengan aparat Satpol PP. Peristiwa ini tak berlangsung lama.
“Sekda Madina diduga terkait kasus dugaan korupsi Rp4,9 miliar yang bersumber dari APBD  Kota Padangsidimpuan 2007, yang  kasusnya saat ini ditangani pihak Kejatisu,”ujar Koordinator Aksi Fauzan Helmi Rangkuti didampingi Koordinator Lapangan Akhir Lubis dari Gerakan Masyarakat Madina Care dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (DPP IM3) saat melakukan unjukrasa di depan Kantor Bupati Madina.
Di Komplek Perkantoran Paya Loting,Kamis (9/2). Dikatakannya, pemeriksaan Sekda Madina dianggap telah mempermalukan Kab.Mandailing Natal. Apalagi,kasus ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan diduga terkait pengadaan tanah kuburan.
Bupati diingatkan harus lebih selektif menempatkan pejabat di Madina.“Bupati harus berani bertindak tegas terhadap Sekda walaupun yang bersangkutan adalah keluarga sendiri.
Hukum harus di tegakkan dibumi Madina, tidak boleh pilih kasih,” ujarnya.Massa berjumlah 50-an itu datang sekira pukul 10:00 dengan memampangkan spanduk dan poster antara lain bertuliskan “ Bupati Madina Diminta Nonaktifkan Sekda Madina, Kejatisu DiharapkanT untaskan Kasus Sekda Madina” dan tulisan-tulisan lainnnya.
Kedatangan massa ini mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP Madina. Dalam orasinya, selain meminta Bupati menon aktifkan Sekda, juga mereka mengatakan bahwa dalam pemerintahan Bupati H. M.Hidayat Batubara dan Drs.Dahlan Hasan Nasution yang sudah berjalan hamper delapan bulan belum ada perubahan ataupun tindakan yang signifikan untuk perubahan di Madina.
Malahan yang terjadi  banyaknya muncul persoalan baru baik dipemerintahan, legislatif dan di tengah-tengah masyarakat sendiri. Kalau masalah-masalah ini tidak diselesaikan sesegera mungkin, maka akan dikhawatirkan menganggu stabilitas di Madina.
“Di Kab. Mandailing Natal saat ini diindikasi banyak terjadi persoalan yang kalau tidak ditangani secara maksimalkan menimbulkan bom waktu bagi daerah Madina.Indikasi persoalan itu mulai dari dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan,” ujarnya.
Dijelaskan, sekarang ini santer terdengar isu menjelang mutasi untuk yang kesekian kalinya, karena terdengar ada istilah perpanjangan atau ganti STNK, maksudnya kalau para Kepala SKPD tidak memberikan uang ‘pengamanan’,maka jabatannya akan dicopot dan di gantikan dengan  orang lain yang mampu membayar lebih.
“Kalau ini benar, tentu tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati  dan Wakil Bupati Madina untuk membersihkan KKN dan akan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Jika isu ini benar, tentunya sangat mencederai nurani masyarakat Madina, sebab bagaimana mereka akan menjalankan amanah  dengan baik dan benar, jika diawali dengan suap dan kepalsuan.
Padahal seharusnya mutasi yang dilakukan sesuai aturan dan evaluasi kinerja yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,”  ujarnya. Setelah berorasi lebih satu jam massa pun membubarkan diri dan selanjutnya menuju gedung DPRD Madina untuk menyampaikan aspirasinya.