INFO TABAGSEL.com-Meski masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya sekitar empat pekan lagi, belum satupun partai politik (Parpol) mendeglarasikan calon yang diusungnya pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) 9 Desember 2015 mendatang.
Pantauan , Selasa (23/6) seluruh Parpol yang memiliki kursi di DPRD Tapsel sudah jauh hari membuka penjaringan calon kepala daerah dan hasilnya sudah mengkerucut kepada dua hingga tiga nama yang dikirimkan ke tingkat provinsi dan pusat.
Seperti PDIP, PAN, Nasdem, Hanura, Gerindra, PPP terbilang dua bulan sudah melayangkan nama yang lolos penjaringan ditingkat DPD/DPC ke pihak wilayah (provinsi).
Namun, anehnya hingga empat pekan menjelang dibukanya pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPUD Tapsel, belum satupun Parpol yang menentukan kepada siapa perahu politiknya diberikan.
Menurut Sekretaris PWI Tabagsel Mohot Lubis, belum adanya deglarasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala derah oleh Parpol pengusung, membuktikan kencangnya tarik menarik kepentingan ditingkat elit politik pusat.
“Kesulitan Parpol menentukan sosok yang akan diusungnya pada Pemilukada tidak terlepas dari terbelah duanya kekuatan Politik Indonesia yaitu KIH dan KMP yang kerap mempertontonkan intrik-intrik legitimasi kekuasaan,” katanya.
Di sisi lain Mohot menilai, lambannya penetapan pasangan calon kepala daerah itu merupakan sinyal lemahnya lobi politikus ditingkat daerah ke elit politik pusat.
“Jika pihak daerah memiliki lobi yang kuat di tingkat pusat, pastilah nama sosok yang diusung cepat muncul kepublik,” terangnya.
Parpol Gagal
Sementara itu, pengamat politik Sumut Muhammad Arifin Siregar menilai, selain karena sistem, sepinya calon kepala daerah disebabkan Parpol gagal membina dan menjadikan kadernya menjadi calon pemimpin.
“Khusus Tapsel, hingga kini cuma dua kandidat yang muncul dari Parpol di luar incumbent, “ katanya.
Ditambahkan, jika Parpol memiliki kader yang mumpuni dan layak jual, tidak ada alasan bagi Parpolnya untuk memperlambat turunnya rekomendasi/penetapan calon kepala daerah.
“Sekarang, elit-elit politik di pusat lebih mengedepankan kadernya untuk diusung dalam Pemilukada, namun kendalanya ada di kader daerah yang tidak siap memanfaatkan kondisi itu,” terangnya.
Pantauan , Selasa (23/6) seluruh Parpol yang memiliki kursi di DPRD Tapsel sudah jauh hari membuka penjaringan calon kepala daerah dan hasilnya sudah mengkerucut kepada dua hingga tiga nama yang dikirimkan ke tingkat provinsi dan pusat.
Seperti PDIP, PAN, Nasdem, Hanura, Gerindra, PPP terbilang dua bulan sudah melayangkan nama yang lolos penjaringan ditingkat DPD/DPC ke pihak wilayah (provinsi).
Namun, anehnya hingga empat pekan menjelang dibukanya pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPUD Tapsel, belum satupun Parpol yang menentukan kepada siapa perahu politiknya diberikan.
Menurut Sekretaris PWI Tabagsel Mohot Lubis, belum adanya deglarasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala derah oleh Parpol pengusung, membuktikan kencangnya tarik menarik kepentingan ditingkat elit politik pusat.
“Kesulitan Parpol menentukan sosok yang akan diusungnya pada Pemilukada tidak terlepas dari terbelah duanya kekuatan Politik Indonesia yaitu KIH dan KMP yang kerap mempertontonkan intrik-intrik legitimasi kekuasaan,” katanya.
Di sisi lain Mohot menilai, lambannya penetapan pasangan calon kepala daerah itu merupakan sinyal lemahnya lobi politikus ditingkat daerah ke elit politik pusat.
“Jika pihak daerah memiliki lobi yang kuat di tingkat pusat, pastilah nama sosok yang diusung cepat muncul kepublik,” terangnya.
Parpol Gagal
Sementara itu, pengamat politik Sumut Muhammad Arifin Siregar menilai, selain karena sistem, sepinya calon kepala daerah disebabkan Parpol gagal membina dan menjadikan kadernya menjadi calon pemimpin.
“Khusus Tapsel, hingga kini cuma dua kandidat yang muncul dari Parpol di luar incumbent, “ katanya.
Ditambahkan, jika Parpol memiliki kader yang mumpuni dan layak jual, tidak ada alasan bagi Parpolnya untuk memperlambat turunnya rekomendasi/penetapan calon kepala daerah.
“Sekarang, elit-elit politik di pusat lebih mengedepankan kadernya untuk diusung dalam Pemilukada, namun kendalanya ada di kader daerah yang tidak siap memanfaatkan kondisi itu,” terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar