INFO TABAGSEL.com-Puluhan mahasiswa tergabung dalam Barisan Rakyat Reformasi Tabagsel (BARRET), meminta DPRD mendesak penegak hukum mengungkap dugaan kasus korupsi Pengadaan Alkes Rp12 M di RSUD Padangsidimpuan.
“Kami minta DPRD turut andil mendesak pihak penegak hukum mengungkap kasus dugaan korupsi Alkes di RSUD Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2013-2014, “ ujar massa Barret dalam aksinya di halaman kantor DPRD setempat, Jalan Sudirman, Kamis (23/4).
Pantauan Analisa, massa Barret tiba dihalaman kantor DPRD sekitar pukul 10.40 WIB dengan mengenderai belasan kenderaan roda dua.
“Dugaan korupsi Alkes ditambah pelayanan terhadap pasien yang kian hari semakin buruk, bukti ketidak mampuan dr Amiruddin memimpin RSUD Padangsidimpuan“ imbuh massa.
Menurut kordinator aksi Faisal Siregar, pihak RSUD tidak peka terhadap penderitaan rakyat, dan terkesan terjadi pembiaran tidak memberikan obat dan pelayanan medis berkwalitas kepada pasien.
Atas dasar itu, Barret mendesak Ketua DPRD agar melaporkan direktur RSUD ke KPK. “Kami siap memberikan data akurat, demi pemberantasan korupsi di bumi dalihan natolu,“ tegasnya.
“Kami juga meminta DPRD mendesak BKD mengungkap jumlah PNS yang melakukan kasus pelangaran disiplin selama 2014, serta meminta penjelasan BKD terkait tumpang tindih kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Menanggapi pernyataan sikap massa, Ketua DPRD Padangsidimpuan Taty Aryani Tambunan SH, didampingi sejumlah anggota berjanji segera menindaklanjutinya
“Kami minta DPRD turut andil mendesak pihak penegak hukum mengungkap kasus dugaan korupsi Alkes di RSUD Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2013-2014, “ ujar massa Barret dalam aksinya di halaman kantor DPRD setempat, Jalan Sudirman, Kamis (23/4).
Pantauan Analisa, massa Barret tiba dihalaman kantor DPRD sekitar pukul 10.40 WIB dengan mengenderai belasan kenderaan roda dua.
“Dugaan korupsi Alkes ditambah pelayanan terhadap pasien yang kian hari semakin buruk, bukti ketidak mampuan dr Amiruddin memimpin RSUD Padangsidimpuan“ imbuh massa.
Menurut kordinator aksi Faisal Siregar, pihak RSUD tidak peka terhadap penderitaan rakyat, dan terkesan terjadi pembiaran tidak memberikan obat dan pelayanan medis berkwalitas kepada pasien.
Atas dasar itu, Barret mendesak Ketua DPRD agar melaporkan direktur RSUD ke KPK. “Kami siap memberikan data akurat, demi pemberantasan korupsi di bumi dalihan natolu,“ tegasnya.
“Kami juga meminta DPRD mendesak BKD mengungkap jumlah PNS yang melakukan kasus pelangaran disiplin selama 2014, serta meminta penjelasan BKD terkait tumpang tindih kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Menanggapi pernyataan sikap massa, Ketua DPRD Padangsidimpuan Taty Aryani Tambunan SH, didampingi sejumlah anggota berjanji segera menindaklanjutinya