INFO TABAGSEL.com-Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) menegaskan dukungannya kepada capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Pilpres 2014.
Sekjen DPN HKTI, Benny Pasaribu, di Jakarta, Senin (16/6/2014), mengatakan pihaknya sempat menunda berjalannya Rapimnas, pada Minggu (15/6/2014) malam.
Yakni hanya demi mendengar debat capres-cawapres antara Prabowo Subianto vs Joko Widodo yang diselenggarakan KPU.
"Tadi malam penentuannya. Seusai debat, disepakati bersama yang bisa memimpin Indonesia dan yang akan memperhatikan rakyat adalah Jokowi-JK," tegas Benny.
Rapimnas HKTI diselenggarakan dirangkaian dengan Peringatan HUT HKTI ke-41 yang dilaksanakan di Jakarta.
Pada acara itu, hadir sejumlah tokoh seperti mantan Ketua HKTI yang juga Anggota DPR dari Partai Golkar Siswono Yudohusodo. Juga sejumlah purnawirawan TNI/Polri sepertu Dai Bachtiar, Luhut Panjaitan, dan Fachrul Rozi.
Ketua Umum HKTI Oesman Sapta menambahkan, pihaknya menilai dalam dua kali debat yang dilaksanakan KPU, Jokowi memenangkannya secara telak dari Prabowo. Khusus untuk debat terakhir, kepemihakan Jokowi pada orang kecil dan petani juga sangat besar.
"Saya tak menyangka sejak perdebatan pertama sampai kedua dimenangkan oleh Jokowi," kata Oesman.
Oesman Sapta juga menyindir Prabowo Subianto yang dianggapnya sama seperti Pengurus PSSI, dimana pengurusnya lebih terkenal dibanding pemain sepakbola itu sendiri.
"Saya tak pernah dorong pengurus HKTI harus beriklan di koran. HKTI yang harus terkenal petaninya, bukan pengurusnya. Kalau petani makmur, Indonesia makmur," tegas Oesman Sapta.
"Yang secara jujur membela kepentingan hidup petani hanya lah Jokowi. Petani itu tulus, bukan kayak yang di sana (Kubu Prabowo) yang penting hanya fulus. Koruptor-koruptor ada di sana."
Bagi HKTI sendiri, kata Sekjen Benny Pasaribu, Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa. Masalahnya, selama ini masih banyak rakyat yang hidup melarat, miskin, terpinggirkan, yang teronggok di desa dan tak sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Kemiskinan ini karena kebijakan pemerintah tak berpihak. Subsidi pupuk dan benih, permodalan lewat KUR, sarana dan prasarana tak pernah diperhatikan. KUD yang dulu ada, sekarang hampir punah.
"Kebijakan perekonomian SBY yang dikoordinasikan Hatta Radjasa telah mendahulukan impor dengan alasan lebih murah. Ini jelas makin memiskinkan," tegas Sekjen HKTI Benny Pasaribu.
Benny menyatakan capres Prabowo Subianto diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan pembohongan publik karena mengaku-aku sebagai Ketua Umum HKTI Pusat.
"Di HUT ke 41 ini, kami HKTI tegaskan kepada Bapak Prabowo Subianto, bahwa tindakan mengaku-aku sebagai ketua umum HKTI adalah tindakan tak patut dan keliru yang bisa menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan di kalangan pengurus dan anggota HKTI," tegas Benny.
"Tindakan itu juga patut diduga pelanggaran hukum dan kebohongan publik," tandasnya.
Benny menjelaskan bahwa ketua umum pertama HKTI adalah Martono, lalu digantikan HM Ismail, lalu diikuti Siswono Yudohusodo yang bertugas hingga 2004.
Sejak 2004 hingga 2009, Prabowo Subianto memang menjabat sebagai Ketua Umum HKTI. Namun setelah 2009, Oesman Sapta lah yang menjadi Ketua Umum, dan bukan Prabowo Subianto.
Benny melanjutkan, hanya ada satu organisasi HKTI yang diakui dan disahkan pemerintah berdasarkan SK Kemenkumham dan putusan kasasi MA tahun 2013.
"Yakni HKTI yang ketua umumnya Oesman Sapta dan Sekjen Benny Pasaribu," tegasnya.
Untuk diketahui, di dalam biodata dirinya yang disampaikan ke KPU, Prabowo menyatakan dirinya adalah Ketua Umum HKTI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar