Peringatan itu dipublikasikan di situs resmi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).
Warga negara Australia diminta untuk "menerapkan kewaspadaan luar biasa" saat bepergian ke Indonesia.
DFAT menjelaskan bahwa peringatan bepergian itu diperbaharui terkait unjuk rasa di depan kantor Kedubes mereka di Jakarta.
Kelompok yang berdemonstrasi mengecam penyadapan yang dilakukan Australia, seperti diungkapkan oleh pembocor data intelijen AS, Edward Snowden.
Mitra 'terpercaya'
Sementara itu, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan di hadapan Parlemen bahwa ia telah menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Australia memberikan respon terhadap insiden penyadapan tersebut.
Yudhoyono pada hari Rabu (20/11) mengumumkan Indonesia menghentikan sementara kerja sama intelijen dan militer dengan Australia.
Abbott mengatakan ia akan segera membalas surat itu.
"Saya ingin meyakinkan Parlemen bahwa pemerintah akan merespon surat presiden [Yudhoyono] dengan cepat, lengkap dan sopan," kata Abbott, seperti dilaporkan ABC.
"Saya ingin Australia untuk tetap menjadi mitra terpercaya Indonesia sekarang dan di masa depan," tambahnya.
Di Canberra, penasihat strategi politik Partai Liberal pimpinan Abbott mengutarakan permohonan maaf kepada Indonesia atas komentar yang ia tulis di Twitter.
Pada hari Selasa (19/11), Mark Textor menulis, "Permintaan maaf dituntut dari Australia oleh seorang pria yang mirip dengan bintang film porno Filipina dan memiliki etika yang sama," demikian isi tweet yang kemudian dihapus itu.
Textor mengatakan ia tidak merujuk kepada siapa pun saat menulis tweet tersebut.
"Saya minta maaf kepada teman-teman Indonesia saya, frustrasi karena perpecahan yang disetir media, Twitter bukan tempat untuk diplomasi," tulis Textor di Twitter.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar