Wapres Pimpin Rapat Evaluasi Pembangunan Jalan Tol

Wakil Presiden Boediono memimpin rapat Jalan Tol. (Foto : Jo)

INFO TABAGSEL.com- Semua orang sudah menyadari, salah satu masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur, termasuk jalan tol. Itu sebabnya pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan tol, terutama Trans Jawa, agar bisa selesai pada 2014. “Adalah tugas kita untuk fokus pada sasaran ini, “ tutur Wakil Presiden (Wapres) Boediono saat membuka rapat evaluasi pembangunan jalan tol di Kantor Wakil Presiden, Selasa 5 Januari 2013. 

Dalam rapat ini, Wapres meminta para menteri dan pejabat yang bertanggung jawab menangani masalah ini melakukan inventarisasi atas target-target yang sudah ditetapkan, mana yang dapat diselesaikan dan mana yang tidak. “Perlu ada inisiatif agar sasaran-sasaran itu tercapai karena kita tahu itu memang sulit,” tutur Wapres Boediono. Hadir dalam rapat ini Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisyahbana, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Gazali, serta para pejabat eselon satu dari berbagai kementerian.

Pada kesempatan itu, Menteri PU Djoko Kirmanto melaporkan, saat ini konstruksi ruas tol Cikampek-Cirebon sepanjang 116,7 km sudah dimulai. “Pembebasan lahannya sudah selesai dan lahan yang sudah diratakan sudah mencapai lebih dari 30 kilometer,” tutur Djoko. Itu sebabnya Djoko optimistis pembangunan ruas jalan tol Cirebon-Cikampek bisa selesai hingga 2014. Mendengar laporan ini, Wapres meminta agar Kementerian PU mengawal pembangunan ruas tol Cikampek – Palimanan secara intensif agar jadwal penyelesaiannya tidak mulur lagi.

Sedangkan untuk ruas-ruas lain di Trans Jawa, menurut Djoko, pembebasan lahan maupun konstruksinya sedang berlangsung. Di ruas-ruas antara Semarang-Solo-Ngawi-Kertosono–Mojokerto hingga Surabaya saat ini sudah berlangsung konstruksi maupun pembebasan lahannya. “Saya optimistis meskipun pembebasan lahannya masih ada hambatan di sana-sini,” tutur Djoko.

Untuk mengatasi masalah pembebasan lahan, Wapres meminta agar Kementerian PU mencari terobosan dan melakukan tata kelola yang lebih baik. “Semua pejabat dan pelaksana harus mengefektifkan mekanisme yang ada dan mengajak pimpinan daerah agar terlibat lebih aktif. Yang tak kalah penting, kualitas petugas pelaksana di lapangan juga harus mendapat perhatian khusus, ” tutur Wapres.

Yang masih menjadi persoalan cukup pelik adalah tiga ruas jalan tol di Jawa Tengah. Yakni, ruas Pejagan-Pemalang; Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Masalah di tiga ruas jalan tol ini lebih pelik karena ada proses pengambil alihan perusahaan yang mendapatkan konsesi tiga ruas itu. “Saya minta para menteri memantau dan mengevaluasi pengambilalihan ini agar pembangunan tiga ruas jalan tol ini dapat benar-benar berlanjut dan tidak macet lagi,” turut Wapres.

Menurut pemantauan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dari keseluruhan jalan tol Trans Jawa sepanjang 649,98 km, hingga 2012 yang sudah selesai pembangunannya baru 62,3 km (+10%). Artinya, masih ada 587,68 km lagi yang harus selesai pada 2014. Sebagian besar pembangunan ruas jalan tol ini belum selesai terutama karena kendala pembebasan lahan.


Memang kita sudah memiliki UU No 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum. Namun UU ini baru dapat diimplementasikan pada 2013 karena aturan-turan pelaksanaannya baru terbit pada Desember 2012. Selain itu, pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut belum dapat menggunakan UU No. 2/2012 karena ada berbagai aturan peralihan. Pembebasan lahan jalan tol ini baru dapat menggunakan UU No. 2 /2012 jika belum selesai hingga akhir 2014.