 |
| Proyek Diduga Fiktif : Proyek Pembangunan Jalan Jurusan Desa Tangga-tangga Hambeng Desa Aek Tolong dengan nilai proyek sebesar Rp397.050.000 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pelaksana CV Ghaha Utama diduga tidak dikerjakan alias fiktif.(Foto:Analisa/Tohong P Harahap) |
INFO TABAGSEL.com-Sejumlah proyek di berbagai wilayah di kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) di duga fiktif dan sama sekali tidak dikerjakan, padahal anggaran yang diperuntukkan untuk proyek tersebut berasal dari uang rakyat yang dipungut pemerintah melalui pajak.
Proyek pemerintah yang di duga fiktif itu satu diantaranya ditemukan di Desa Tangga-tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak dengan nama proyek pembangunan jalan jurusan Desa Tangga-tangga Hambeng Desa Aek Tolong dengan nilai proyek sebesar Rp 397.050.000 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pelaksana CV Ghaha Utama.
Proyek bermasalah dan tak dikerjakan di Dinas PU Paluta dibeberkan Sekda Lira Paluta, Ongkoe Harahap didampingi sejumlah pengurus lainnya, kepada Analisa, Jumat (10/1).
Ongkoe menjelaskan, tanggal 08 November 2013 lalu dirinya bersama tim sudah mengunjungi lokasi proyek tersebut dan mewawancarai sejumlah penduduk setempat tentang keberadaan proyek tersebut.
Alhasil sejak bulan November 2013 hingga Januari 2014 keadaan proyek tersebut tetap sama tanpa ada pembangunan sama sekali padahal menurutnya sudah jelas tertera nilai anggaran dan pelaksana proyek di papan plank merek yang mereka buat di lokasi itu.
“Sudah berjalan tiga bulan ternyata proyek pembangunan jalan dari desa tangga-tangga hambeng menuju desa aek tolong tak kunjung dikerjakan, ada apa ini. Kasihan masyarakat, tidak dapat segera menikmati infrastruktur yang dibangun,” tegasnya.
Selain itu, katanya, warga setempat pun ketika ditanyai seputar proyek mengaku sepanjang bulan November 2013 hingga Januari 2014 tidak pernah melihat adanya aktivitas para pekerja dan pembangunan jalan pun tak kunjung dikerjakan.
Ia menilai proyek bermasalah ini akibat minimnya pengawasan dari masing-masing satker pengguna anggaran. Ongkoe pun meminta Pemkab Paluta melalui dinas PU untuk menindak tegas para kontraktor nakal yang sudah merugikan masyarakat Paluta, sebab uang yang dipergunakan untuk membayar jasa pembangunan jalan bukanlah uang milik pribadi melainkan uang rakyat itu sendiri.
“Kita sangat menyesalkan sikap Pemkab yang seolah-olah menutup mata dengan proyek yang difiktifkan, kalau memang salah ya di tindak tegas dong kontraktornya,” ungkapnya dengan nada kesal.
Sementara itu Kadis PU Makmur Harahap ST MM ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait kebenaran pemberitaan ini hingga saat ini masih tidak dapat dihubungi. Begitu juga dengan Kantor Dinas PU dan PE Paluta, Jumat (10/1) terlihat suasana kantor yang sepi, kantor Kadis terlihat tertutup dan beberapa pegawai dan staf hanya bertahan di kantin. (Analisa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar