Pada seminar itu Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menyampaikan buah pikiran peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX 2013, yang mengidentifikasi lunturnya nilai-nilai Pancasila, disebabkan oleh lima persoalan pokok, yaitu belum tersosialiasinya nilai Pancasila dengan baik; nilai Pancasila belum terinternalisasi dalam pendidikan nasional; peran pemangku kepentingan
dalam revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila masih kurang; habituasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih kurang; serta upaya revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila oleh pemangku kepentingan belum terintegrasi dengan baik.
Berkaitan dengan permasalah tersebut, PPSA XIX Lemhanas RI memberikan tiga saran, yaitu pembentukan payung hukum upaya revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pemerintah; penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan libur nasional setiap tanggal 18 Agustus sebagai upaya menghormati dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila; serta pembentukan badan/lembaga ad-hoc dalam rangka mempercepat upaya revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila oleh pemangku kepentingan belum terintegrasi dengan baik.
Sebagai pembahas utama dalam seminar itu, Seskab Dipo Alam memberikan apresiasi terhadap makalah PPSA XIX Lemhanas RI. "Nilainya B+ menuju A-,“ ujarnya.
Sebagai bahan penyempurnaan, Seskab menyarankan agar selain melibatkan unsur yudikatif, eksekutif, dan legislatif, PPSA XIX melibatkan peran media dalam upaya revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
“Saya lihat makalah ini tidak menyentuh pilar keempat, peran media”, kata Seskab Dipo Alam seraya menyinggung media yang dewasa ini sering membesar-besarkan berita.
Seskab mengungkapkan media sebagai kekuasaan juga cenderung disalahgunakan. “Jadi bukan yudikatif, eksekuti dan legislatif saja,”, kata Dipo.
Mengenai keppres, seskab Dipo Alam menginginkan agar keppres tersebut tidak normatif, tetapi yang nyata yang sangat dibutuhkan saat ini, seperti checks and balances dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengenai pembentukan panitia adhoc, Seskab Dipo Alam menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan saat ini. (Humas Setkab/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar