“Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta,” ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa, Rabu (29/10) siang.
Marty Natalegawa menyatakan hal ini menanggapi pemberitaan surat kabar harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013 tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Menurut Marty, dia telah berbicara dengan perwakilan Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi terhadap pemberitaan tersebut.
“Perlu ditegaskan bahwa jika terkonfirmasi, tindakan tersebut bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara,” tambah Menteri Luar Negeri.
Kepala Badan Intelijen AS
Informasi tentang dugaan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah-satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS, didasarkan kesaksian Edward Snowden, yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.
Koran tersebut memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, menurut koran tersebut, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur dan Yangoon.
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta atas pemberitaan seputar fasilitas penyadapan.
Namun demikian,Kepala badan intelijen AS James Clapper mengatakan di dalam keterangan kepada parlemen AS bahwa mengetahui niat pemimpin dunia adalah tujuan utama operasi penyadapan. Pernyataan Clapper adalah respon terhadap polemik internasional menyusul laporan bahwa AS melakukan penyadapan terhadap para sekutu asing mereka, seperti Perancis, Jerman, serta Spanyol.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar