Sekelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) berunjukrasa ke Gedung DPRD Sumut, Kamis (27/6), mendesak agar wakil rakyat Sumut ini menyikapi persoalan yang ada di Tapsel.
"Masyarakat dan mahasiswa Tapsel sudah lelah menyuarakan keprihatinan akan persoalan dunia pendidikan, namun Syahrul Pasaribu sebagai bupati yang diamanahkan rakyat, tetap tidak mau tahu. Bahkan dia diduga turut memelihara pejabat nakal," teriak massa AMPP yang dipimpim Kordinator aksi Anugerah Tampubolon, didampingi Kordinator massa Andi Lumalo Harahap dan Kordinator Lapangan Hajrul Aswad Siregar.
Massa sangat menyesalkan pembangunan sekolah yang tidak selesai pada pengerjaan proyek tahun anggaran 2012, hingga menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar selama satu tahun. Hal itu, menurut massa salah satunya disebabkan, proses pembangunan gedung sekolah turut memberdayakan siswa SD hingga membuat orangtua murid merasa keberatan.
"Kenapa harus siswa SD yang diberdayakan jadi kuli/buruh bangunan, padahal dana pembagunannya sudah ada dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012," teriak massa lagi. Mereka mengatakan, tidak seharusnya para siswaa turut dilibatkan untuk proses pembangunan sekolah, karena tugas seorang siswa itu adalah belajar.
Hal lainnya yang dikritisi massa yakni adanya pemaksaan berupa pungutan liar (Pungli) pemberkasan Sertifikasi Guru yang dilakukan oknum-oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel mencapai Rp200 ribu/pemberkasaan awal, dengan dalih sebagai uang terima kasih. "Padahal ini merupakan gratifikasi, namun kondisi ini seolah menjadi hal biasa," kata Anugrah.
Selain itu dana Pendidikan Anak Usia Dini yang diterima juga tidak sesuai dengan yang ditandatangani di kuitansi, hingga adanya pungutan liar yang dibebankan kepada siswa yang akan atau ingin mengambil SKHU/Ijazah dari pihak sekolah.
Sehingga, kata massa paradigma yang muncul adalah guru terpaksa melakukan pungli kepada siswa, sebab guru sudah dipaksa dan diintimidasi oleh pemerintah Kabupaten Tapsel.
Menurut massa segala persoalan tersebut telah pernah menjadi bahasan pada pertemuan saat digelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPRD Tapsel dengan Dinas Pendidikan setempat. Namun meski dihujani protes bertubi-tubi dari masyarakat, Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu tetap bungkam, bahkan terkesan sengaja menutup-nutupi persoalan tersebut.
Selain mendesak Bupati Tapsel mundur dari jabatannya, massa juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut anggaran pendidikan yang ada di kabupaten tersebut.
Namun aksi massa ke Gedung DPRD Sumut, hanya diterima salah seorang staf humas yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi itu, karena tak seorangpun anggota dewan yang datang untuk menerima aspirasi masyarakat tersebut. (Bs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar